Pemkab Bogor Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa

LIPUTAN12.ID|BANDUNG – Atas keberhasilan membina dan mengembangkan Desa Sukamanah Kecamatan Megamendung sebagai Desa Sadar Hukum, Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan Anubhawa Sasana Desa dari Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI).

Selain itu, penghargaan juga diberikan oleh Gubernur Jawa Barat kepada Kabupaten Bogor, sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Layanan Prima Tahun 2019.

Kedua penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menkumham RI Yasonna H. Laoly dan Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum, yang diterima langsung oleh Asisten Administrasi Pemerintah Kabupaten Bogor, Yous Sudrajat mewakili Bupati Bogor, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Rabu (4/12/2019).

Usai menerima penghargaan, Asisten Administrasi Pemerintah Kabupaten Bogor, Yous Sudrajat berterima kasih kepada kecamatan dan desa yang sudah berupaya memberikan berbagai pembinaan masyarakat sadar hukum.

“Tentunya, saya sangat sepakat apa yang disampaikan pak menteri. Hukum itu dasar konstruktif di saat kita bicara pembangunan ke depan. Dengan kesadaran ketaatan terhadap semua regulasi dan kedisplinan, akan hadir tanggung jawab semua orang bisa menghargai terhadap regulasi dan mampu laksanakan. Sehingga ada kepastian, ketentraman, ketertiban semua berjalan kondusif. Itu sebagai modal. Tanpa itu saya pikir pembangunan tidak akan berjalan,” ujarnya.

Menurut Yous, paling ideal yaitu aparatur harus menjadi teladan sehingga memberikan contoh. Menegakkan dan menjalankan aturan.

“Kami apresiasi dan sepakat hukum itu pondasi. Kegiatan pembangunan kesadaran tanggung jawab yang pada akhirnya saling memiliki,” katanya.

Sementara itu, Camat Megamendung E. Rismawan menambahkan bahwa, semua lapisan masyarakat Desa Sukamanah Kecamatan Megamendung paham terhadap hukum, baik menyangkut pertanahan, perkawinan, KDRT, Narkoba, Perpajakan, Pidana maupun perdata, dan masyarakat terlindungi oleh hukum.

“Tentunya kita akan terus melakukan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kualitas kesadaran hukum dan hadirkan narasumber yang representatif,” ujar Camat.

Ia juga mengajak kepada seluruh warga masyarakat khususnya warga masyarakat megamendung supaya semuanya paham terhadap hukum.

Sementara itu, Menkumham RI mengatakan, korelasi kesadaran hukum sangar erat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, negara semakin maju dan berkembang.

“Contohnya, negara Singapura maju dan terus berkembang karena taat hukum. Maka, kesadaran hukum di kewilayah itu mendidik agar taat hukum. Seperti membayar pajak, PBB dan sebagainya,” kata Yasonna Laoly.

Oleh karena itu lanjut Menkumham, ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kesadaran hukum di wilayahnya masing-masing. Sinergisitas semangat bekerja dan berkinerja itu harus ada.

“Maka, bagi desa yang sudah menerima (penghargaan), diharapkan terus meningkatkan kesadaran hukum, sehingga masyarakat punya tanggung jawab,” kata Yasonna.

Redaksi