SUMENEP | LIPUTAN12 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep gelar forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Kegiatan itu, dipusatkan di aula Arya Wiraraja Sumenep pada Selasa, 7 Februari 2023.
Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, yang hadir secara Virtual, Sekkab Sumenep Edy Rasyadi., Kapolres Sumenep, AKBP Edo Satya Kentriko, Dandim 0827 Sumenep Letkol Czi Donny Pramudiya Mahardi, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Organisasi Kemasyarakatan juga Perwakilan Asosiasi Media yang ada di kabupaten Sumenep.
Dalam sambutannya, Bupati Achmad Fauzi menyampaikan perihal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 dengan melakukan konsultasi publik untuk menjaring aspirasi masyarakat.
Hal ini dilakukan dalam rangka transparansi pemerintah dalam menyusun program dengan melibatkan segala aspirasi masyarakat.
“Kami tidak ingin menutup aspirasi dan keinginan masyarakat untuk bergotong royong terus berjuang menuju transformasi pembangunan di segala sektor, sehingga forum menciptakan komunikasi yang harmonis,” kata Bupati Fauzi.
Fauzi menegaskan, melalui forum ini, dapat semakin menguatkan komitmen seluruh jajaran perangkat daerah dan elemen masyarakat, untuk senantiasa aktif dan konsisten mendukung tahapan pembangunan, mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan.
“Kegiatan ini sebagai forum yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), seperti pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),” jelasnya.
Bupati mengungkapkan, pihak yang terlibat langsung dalam setiap tahapan itu, hendaknya senantiasa bersinergi dan saling menguatkan, sehingga harus membuang ego sentrisme Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pimpinan OPD jangan sampai menghambat tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024, jangan bekerja kaku berlindung di balik otoritas masing-masing, namun harus membangun super tim yang kuat dan solid,” ungkapnya.
Akibat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2024 sangat terbatas, tidak semua harapan dan ekspektasi masyarakat bisa diakomodir, karena itulah program dan kegiatan yang dilaksanakan harus betul-betul mengacu kepada program prioritas daerah.
“Itu dilakukan agar anggaran yang dialokasikan dampaknya mampu menjawab permasalahan dan tantangan secara tepat,” tukasnya.
