Berkinerja Baik, 10 Pegawai Non ASN Disdukcapil Terima Reward dari Pemkab Sumenep

0
34

SUMENEP | LIPUTAN12 – Sejumlah pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumenep mendapatkan penghargaan sebagai pegawai inovatif dan berkinerja baik.

Wakil Bupati Sumenep Hj. Dewi Khalifah menyampaikan, bahwa penghargaan kepada para pegawai non ASN merupakan bagian ikhtiar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Ada 10 Non ASN yang berkinerja baik yang menerima penghargaan, yaitu Operator sebanyak 3 orang, petugas SIAK sebanyak 3 orang, dan pembantu petugas register desa sebanyak 4 orang,” ucap Wabup saat memimlin apel gabungan dan penyerahan penghargaan di halaman Kantor Bupati, Senin (18/7/2022).

Untuk itulah, pemerintah daerah mengapresiasi kepada ASN dan para pegawai non ASN, yang menjalankan tugas serta tanggung jawabnya, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami berharap, para ASN terus mengabdikan diri, menginspirasi dan memberikan motivasi bagi aparatur lainnya, supaya seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep berprestasi dalam melayani masyarakat,” tuturnya.

Untuk diketahui, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep bekerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar, juga memberikan tanbungan kepada pegawai non ASN yang berkinerja baik.

Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Sumenep juga memberikan penghargaan dan tabungan, kepada Unit pelayanan Disdukcapil Kecamatan Sapeken sebagai unit pelayanan inovati dengan inovasi “Mekke Sagu” (Melayani Lembur Sabtu Minggu).

Sementara, penyerahan penghargaan dan tabungan dilakukan oleh Wakil Bupati Hj. Dewi Khalifah kepada penerima secara simbolis.

Ketua muslimat NU Kabupaten Sumenep ini mengungkapkan, ASN dan pegawai non ASN harus bekerja cerdas, cepat, ringkas dan tuntas, sehingga dalam bekerja jangan terjebak dengan pola birokrasi rumit, supaya pelayanan tidak mengecewakan masyarakat.

“Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hendaknya melakukan pengawasan dan pembinaan kepada aparatur di unit kerja masing-masing, agar tidak ada persoalan yang menimpa birokrasi,” tandasnya.

Editor                    : Lekat Azadi
Copyright © liputan12.id 2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here