Kontroversi TWK KPK, Ini Jalan Penyelesaian Menurut Pandangan Ketua SETARA Institute

0
105
Hendardi, Ketua Umum SETARA Institute

JAKARTA | LIPUTAN12 – Ketua SETARA Institute Hendardi menilai kontroversi prihal alih status ke 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi polemik yang hingga kini belum berakhir.

Menurutnya, pernyataan Jokowi yang bersayap dan tidak tegas menggambarkan keraguan sikapnya terkait politik hukum pemberantasan korupsi.

“Sedangkan bagi 75 pegawai KPK penyataan Jokowi ini adalah ‘pembelaan’ nyata atas mosi yang disampaikannya di ruang publik terkait dengan protes hasil TWK,” demikian disampaikan Hendardi dalam kererangan tertulisnya yang diterima redaksi, Jumat (21/5/2021) sore.

“Sementara, bagi pimpinan KPK, pernyataan Jokowi bisa jadi ditafsir sebagai bentuk teguran dan inkonsistensi Jokowi dalam menjalankan amanat UU No. 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,” sambungnya.

Hendardi menyampaikan publik bisa memahami bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN adalah mandat revisi UU KPK, dimana Jokowi dengan 50% kewenangan yang dimilikinya Jokowi telah menyetujui revisi.

Publik juga, lanjutnya, bisa mencatat bahwa pemerintah yang dipimpin Jokowi menyetujui hak inisiatif DPR yang mengusulkan revisi UU KPK.

“Akan tetapi, setelah produk hukum itu selesai dan dijalankan oleh pimpinan KPK, di tengah kontroversi tes TWK, Jokowi tampak cuci tangan,” kata Hendardi.

Lebih lanjut Hendardi mengatakan, pimpinan KPK hanya menjalankan mandat UU KPK dan UU ASN serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tata cara menjadi ASN.

“Oleh karena itu wajar jika oleh sebagian kalangan Jokowi dianggap basa basi,” katanya.

Ihwal alih status 75 pegawai KPK, menurut Hendardi, sebenarnya secara normatif bisa diselesaikan melalui jalur-jalur yang tersedia dari mulai menggugat produk-produk administrasi negara yang dikeluarkan KPK maupun melalui Ombudsman terkait dugaan maladministrasi, sebagaimana sudah dilakukan oleh 75 pegawai KPK.

“Akan tetapi amplifikasi di ruang publik menjadikan isu ini bergeser menjadi narasi mematikan KPK, padahal masih terdapat lebih dari 1000 insan KPK lain di dalam institusi ini,” kata Hendardi.

“Pengabaian TWK dalam proses seleksi dan/atau alih status ASN, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai variabel tidak penting, juga bisa dianggap mengabaikan fakta-fakta intoleransi dan radikalisme yang sudah banyak bersarang di tubuh institusi-institusi negara, pemerintahan dan di tengah masyarakat. Mandat lolos TWK itu melekat pada calon ASN, siapapun dan dimanapun institusinya,” Hendardi menambahkan.

Dalam pandangannya, Hendardi menyarankan langkah-langkah nyata yang dapat ditempuh untuk mengakhiri kontroversi yang merugikan agenda pemberantasan korupsi. Pertama, Jokowi konsisten mendukung penegakan UU 19/2019 yang disetujuinya pada 2019 silam dengan menjamin independensi KPK mengatur dirinya sendiri karena KPK adalah self regulatory body.

“Atau bisa dengan cara mengeluarkan Perppu pembatalan UU 19/2019, sehingga kisruh alih status ini tidak terjadi dan tidak menyandera pimpinan KPK,” saran Hendardi.

Yang Kedua, kata Hendardi, KPK bersama badan terkait menjelaskan ihwal TWK dan mencari solusi-solusi yang tidak kontroversial termasuk kemungkinan pemberian penugasan-penugasan khusus selama 75 pegawai KPK belum beralih status dan/atau memberikan kesempatan tes susulan.

“Dan Ketiga, bagi 75 pegawai KPK melakukan upaya hukum sesuai dengan mekanisme yang tersedia,” tutupnya.

Redaktur     : Lekat Azadi
Copyright© 2021 liputan12.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here