oleh

FPD Gelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Kantor PN Sanana Terkait Diputus Bebasnya Jurkam Paslon HT-Umar

SANANA|LIPUTAN12 – Front Pembela Demokrasi (FPD) menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di depan kantor Pengadilan Negeri (PN) Sanana terkait dengan putusan bebas dari kasus pengusiran panwas di Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

Kasus yang dilakukan oleh 5 orang juru kampanye (Jurkam) dari pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01, Hendtara Thes dan Umar Umabaihi (HT-Umar) telah dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjalani hukuman paling lama 2 tahun penjara dan denda sebesar 24 Juta, namun divonis bebas oleh Majalis Hakim PN Sanana.

Dari pantauan awak media liputan12, dalam aksi unjuk rasa tersebut, Desiyanti Umasugi salah satu orator aksi menyampaikan, aksi kami hari ini adalah panggilan hati dan tidak ada tendensi dari pihak mana pun karena kebenaran serta keadilan perlu ditegakkan.

“Bapak Hakim Ketua yang mulia, saya ingin sampaikan undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 33 sudah jelas kinerja dan tanggung jawab panwas, tetapi saya heran mendengar informasi bahwa bapak Hakim mengatakan panwas kecamatan dan panwas desa itu bukan penyelenggara,” teriak Desiyanti saat menggelar aksi di depan kantor PN Sanana, Kamis (19/11/2020).

Lanjut Desiyant, kepada bapak Hakim, tolong melakukan sesuatu yang seadil-adilnya karena masyarakat sudah cerdas sehingga bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk.

“Pasal 198 A undang-undang nomor 10 tahun 2016 sudah jelas, jangan membohongi masyarakat. Aksi ini sebagai bentuk kecintaan kami terhadap rakyat kabupaten kepulauan sula. Semoga hukum yang diterapkan di Negeri tidak masuk angin dan tidak hanya berpihak kepada orang-orang yang berkuasa, karena maslah Ini adalah temuan bukan laporan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, salah satu orator Junaidi Umasangaji pun menyampaikan tuntutan aksi terkait dengan kasus yang terjadi di Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah terhadap PN Sanana.

  1. Meminta Kepada Bawaslu Kabuapten Kepulauan Sula untuk konferensi pers di media terkait putusan Hakim atas kasus yang berada di Desa Capalulu.
  2. Meminta kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI untuk mengawal ketat upaya banding yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, keterkaitan kasus pengusiran panwas di Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah.
  3. Meminta kepada GAKKUMDU Provinsi Maluku Utara untuk mengawal kasus yang dikawal oleh GAKKUMDU kabupaten Kepulauan Sula.
  4. Meminta kepada Bawaslu Kepulauan Sula untuk memberikan pendampingan secara intensif kepada setiap aksi yang melakukan gelar perkara di persidangan.
  5. Mendesak Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula melaporkan Hakim Pengadilan Negeri Sanana ke komisi Yudisial, karena putusan dianggap keliru dan menyimpang, terkait kasus pengusiran panwas di Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah.

Semntara itu, Humas PN Negeri Sanana, M. Fadlluha menyampaikan, pihaknya sudah menjelaskan terkait dengan putusan tersebut pada saat hering bersama temang-teman dari FPD yang menggelar aksi.

“Dari putusan tersebut dinilai kurang atau bagaimana karena tentunya setiap putusan itu tidak bisa memuaskan semua pihak, pasti ada pihak yang tidak suka atau tidak terima dengan hal tersebut, dan ketika tidak terima kita sudah ada upaya hukum terkait sendiri, karena putusan yang 5 orang bebas itu, upaya hukumnya kasasi, kalau biasanya upaya hukumnya adalah banding.

“Ketika memang pelanggaran kode etik atau yang lain, kita sudah memberikan penjelasan bagaimana nanti ada Komisi Yudisial mungkin ada pengawasan tersendiri mungkin diajukan tersendiri seperti itu,” tutupnya.

Reporter: Lutfi Teapon
Editor     : Redaksi
Copyrigh © Liputan12 2020

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *