oleh

Pemkab Bogor ‘Ulah Lalawora’ Tangani Covid-19, Gratiskan Rapid dan Swab Test

Foto: Heri Irawan, S.E., Ketua DPD Jamkeswatch Bogor Raya dan Depok 2014-2019. Deputi Direktur Advokasi dan Relawan Jamkeswatch Indonesia

BOGOR|LIPUTAN12 – Deputi Direktur Advokasi dan Relawan Jamkeswatch Indonesia, Heri Irawan, S.E., berpendapat di tengah situasi saat ini, di mana kasus Covid-19 mengalami lonjakan bahkan memecahkan rekor baru di Kabupaten Bogor dengan jumlah 50 kasus positif perhari.

Ternyata menurutnya, Pemerintah masih kurang sigap dan hanya terlihat pencitraan, kenpa kami bilang pencitraan? Berbagai instansi berlomba lomba melakukan Rapid tes gratis pada masyarakat baik yang berada di mall, pasar atau warung-warung, bahkan hingga dikejar-kejar.

“Sedangkan di fasilitas kesehatan mereka berlomba lomba mewajibkan rapid tes pada pasien tanpa terkecuali, mau orang hamil, kecelakaan atau lainnya,” kata Heri Irawan dalam pesan tertulisnya yang diterima redaksi liputan12 via pesan singkat Whatsapp, Sabtu (3/10/2020) siang.

Dikatakannya, kewajiban rapid diberlakukan faskes untuk mendapatkan pelayanan, sebagai bentuk protokol agar para nakes tidak kecolongan dan untuk menentukan dimana pasien akan dirawat, hal itu kami setuju.

“Namun yang jadi persoalan masih ada faskes yang membebankan biaya Rapid tes pada pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Padahal jelas-jelas yang datang ke Rumah Sakit lebih membutuhkan dari pada orang yang di mall, pasar, stasiun, dll.,” jelasnya.

Selain itu, kami lanjut Heri, sangat menyayangkan terkait hanya baru 2 unit alat polymerase chain reaction (PCR) atau alat untuk menguji sampel Swab test di Kabupaten Bogor yang Aktif dipergunakan dan teregister ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes), yaitu yang berada di RSUD Cibinong dan RSUD Ciawi.

Padahal Kabupaten Bogor memiliki 6 unit alat PCR tersebut, yaitu satu unit berada di RSUD Cileungsi dan satu unitnya di RSUD Lewiliang, meski dapat digunakan namun terbatas hanya digunakan untuk menguji sampel Swab test bagi pasien yang dirawat inap di kedua RS tersebut dan belum teregister.

“Padahal beberapa kali kami mencari RS Penerima Rujukan untuk pasien Covid-19 ruangan juga full alias mereka sudah over. Sedangkan dua alat test PCR lagi berada di Labkesda dan parahnya alat tersebut belum dipergunakan,” kata Heri menambahkan.

Masih kata Heri, akibat kurang jeli melihat perkembangan dan kurang serius dalam melaksanakan tugasnya, akhirnya pada saat ini bulan September terjadilah overload kasus.

Sehingga hasil uji Swab test di Kabupaten Bogor bisa memakan waktu hingga 3 pekan dan hingga kamis kmarin Informasi yang kami dapat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor baru mampu menguji Swab test 14.841 spesimen, hal itu masih sangat jauh dari standar World Health Organization (WHO) 1 per 1.000 dari jumlah penduduk atau 1 per 60.000 spesimen untuk Kabupaten Bogor. Sedangkan untuk Rapid test baru dilakukan terhadap 50.185 spesimen.

“Oleh karena itu kami meminta pada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk lebih serius “ulah lalawora” kalau bahasa orang Bogor, dalam menangani wabah Covid-19 ini. Kami juga meminta agar memberikan solusi pada Fasilitas kesehatan sehingga Peserta JKN BPJS Kesehatan dan Semua Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, ketika harus dirapid test dan Swab test jangan dibebankan biaya tambahan, sebab selain mereka sudah mengiur tiap bulan, hal itu juga bertentangan dengan kesepakatan perjanjian kerja sama antara faskes dan BPJS berupa standar pelayanan,” harapnya.

“Selain itu, kami juga menghimbau pada semua masyarakat untuk tetap melaksanakan semua protokol Kesehatan yang sudah ditentukan,” tandasnya.

Editor    : Redaksi
Copyrigh © Liputan12 2020

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *