oleh

Dugaan Korupsi Besar-besaran di Inhu, Kwitansi Cukup di Kertas HVS Tanpa SP2D dan SPM

Foto: Ilustrasi

INDRAGIRI HULU|LIPUTAN12 – Dugaan korupsi besar-besaran di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau era Bupati Inhu Drs. H. Raja Thamsir Rachman, MM diduga kuat tanpa melalui prosedur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan tanpa Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Hal itu disampaikan B. Salim salah seorang penggiat LSM, di Kabupaten Indragiri Hulu, Rabu (9/9/2020) di Rengat.

Salim mengatakan bahwa di era mantan Bupati Thamsir, pengambilan uang di kantor Sekretariat Pemkab Inhu diduga banyak tanpa sepengetahuan Bupati Thamsir saat itu.

Buktinya, pengambilan uang hanya cukup di atas kertas HVS sebagai bukti tanda terima. Banyak alasan mengatasnamakan uang untuk operasional Bupati Thamsir Rachman.

Padahal sebutnya, diduga kuat tanpa sepengetahuan Bupati Thamsir. Sebagai bukti, diduga hanya Rp500 juta yang ada perintah disposisi Bupati Thamsir.

Oleh karena disposisi Bupati Thamsir Rp500 juta maka dugaan korupsi itupun dikembalikan Mantan Bupati Thamsir ke negara Rp500 juta pula.

Pengembalian Rp500 juta adalah Kasbon dalam Kelompok Mantan Bupati Thamair Rachman sejumlah Rp45,9 Milyar.

Semula dugaan korupsi Kasbon seluruhnya Rp116 milyar terbagi dalam 4 kelompok. Diantaranya Kelompok SKPD, Kelompok DPRD, Kelompok Rekanan dan Kelompok Mantan Bupati Thamsir Rachman.

Di dalam kelompok mantan rekanan baru satu orang yang dipenjara yakni Raja Irianto alias Yan Kadir, sisanya sampai sekarang belum dipenjara.

Begitu juga dalam Kelompok mantan Bupati Thamsir berjumlah 20 orang dan baru satu orang Mantan Bupati Thamsir Rachman yang dipenjara dari 20 orang. Sisanya masih menghirup udara bebas dan belum masuk ke hotel Prodeo.

Dalam 20 orang kelompok mantan Bupati Thamsir, banyak yang masih menjabat. Selebihnya sudah pensiun. Mereka ini belum dijadikan tersangka maupun terdakwa.

Mereka yang sudah pensiun, di antaranya Junaidi Rachmat jabatan terakhir Kepala Bappeda Inhu. Thaib Amsar jabatan terakhir Kepala Dinas Pendidikan Inhu, Abdulah Sani sudah diberhentikan dari PNS Pemkab Inhu karena dugaan korupsi kasus lain dan bukan kasus Kasbon kelompok mantan Buapti Thamsir Rachman.

Dan mereka yang masih aktif PNS/ASN Pemkab Inhu, yakni Armansyah kini menjabat Auditor Pemerintah pada Inspektorat Inhu, Nurhadi staff Irban IV Inspektorat Inhu, Indriansyah alias Incah sekarang staff di Setwan Inhu.

Kasbon terbesar tanpa pengembalian sampai APBD Inhu 2017 adalah Nurhadi Rp22 milyar, Indriansyah Rp6 milyar, Junaidi Rachmat Rp2 milyar, Armansyah Ro1,5 milyar. Dan yang lainnya semuanya tidak ada niat baiknya mengembalikan kerugian negara.

“Mereka harus segera diproses hukum seberat-beratnya. Jika perlu dihukum mati seperti diamanatkan oleh Undang-undang,” tegasnya.

Salim memiliki alat bukti dugaan korupsi Kasbon tersebut, di antaranya sub copy Putusan Mahkamah Agung, sub copy Putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru, sub copy kwitansi di atas kertas HVS, sub copy APBD Inhu, sub copy Audit BPKP dan sub copy Putusan Pengadilan dari audit BPK tentang mereka yang sudah dipenjara.

“Tidak ada kadaluarsa perbuatan dugaan tindak pidana korupsi seperti halnya Mahkamah Agung memutuskan tetap penjarakan berinisial MG. Jadi mereka semua harus dihukum seberat-beratnya,” harap Salim.

Reporter: Harmaein
Editor     : Redaksi
Copyrigh © Liputan12 2020

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *