oleh

Ada Yang Tegak Namun Bukan Keadilan, Rakyat Hajatan Dibubarkan Pejabat Dibiarkan

BOGOR|LIPUTAN12 – Di masa Pendemi Covid-19, Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan alias aturan. Hal itu dimaksudkan untuk membendung atau mencegah penularan virus corona.

Seperti, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) No.12 tahun 2020, yang menyatakan Pandemi ini sebagai Bencana Nasional non Bencana Alam yang ditindak lanjuti oleh Permenkes No.9 tahun 2020 yang mengatur tentang diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan untuk seterusnya ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah tentang PSBB di daerah masing masing.

Seperti Pergub DKI No. 33 tahun 2020, Pergub Jabar No.27 tahun 2020, Pergub Jatim No.18 tahun 2020. Dan untuk Kabupaten Bogor sendiri, saat ini dengan Peraturan Bupati No.35 Tahun 2020, yang mengesankan PSBB Kab Bogor hingga 2 Juli 2020.

Sehingga saat PSBB masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan, seperti Sekolah dan tempat kerja diliburkan, kegiatan keagamaan dilakukan di rumah, kegiatan di tempat atau fasilitas umum dibatasi, serta kegiatan sosial dan budaya pun distop.

Intinya masyarakat dilarang ber kerumun alias berkumpul atau pertemuan, baik kegiatan politik, olah raga, hiburan, akademik, dan budaya. Sehingga banyak yang mau melakukan resepsi pernikahan dibatalkan, hajatan sunatan dibatalakan, tabligh akbar dibatalkan.

Bahkan, aksi untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang dilindungi oleh undang-undang juga dilarang. Hal itu karena khwatir penyebaran Virus Corona tidak terkendali.

Namun di saat Kab Bogor masih dalam masa PSBB Proporsional sesuai Perbup Bogor No.35 tahun 2020 ini, kok malah ada yang menggelar hajatan bahkan mengundang Raja Dangdut.

Dari video yang beredar acaranya sangat meriah, ramai dan sepertinya tidak juga melakukan protokol kesehatan. Kalau baca dari IG Bupati Bogor, sebenarnya Bupati sudah mengeluarkan surat larangan untuk melakukan Konser atau kegiatan tersebut, namun faktanya entah siapa yang mengijinkan acara tersebut tetap berjalan dengan baik, gak tau dah kemana bapak bapak aparat polisi dan satpol PP yang pada garang kalau Rakyat biasa yang melanggar PSBB.

Maka demi terciptanya rasa keadilan, kami mendukung agar Ibu Bupati memproses dan memberikan sanksi tegas kepada siapapun tanpa pandang bulu bagi yang melanggar peraturan PSBB.

Selain itu juga, banyak media masa memberitakan pemerintah akan lakukan rapid tes kepada semua yang datang dalam konsernya bang haji. Sebetulnya hal itu sangat bagus, namun satu hal yang perlu pemerintah tau bahwa saat ini masih banyak masyarakat yang karena indikasi medis harus melakukan rapid tes atau swab harus bayar dengan biaya pribadi, karena BPJS Kesehatan tidak mengcovernya.

Sedangkan diagnosa juga tidak positif Covid-19, namun untuk kehati hatian pihak RS melakukan Rapid tes pada setiap pasien sebagai protokol agar tim medis tidak kecolongan. Oleh karena itu, kami juga mendesak pada Pemerintah agar Rapid tes dan Swab Gratis untuk setiap masyarakat.

Penulis: Heri Irawan, S.E., Deputi Direktur Advokasi Jamkeswatch Indonesia, dan Ketua Jamkeswatch Bogor Raya periode 2014-2019.

Redaksi: Lekat Azadi
Copyrigh © Liputan12 2020

Komentar

News Feed