oleh

Penambang Batu Fosfat Berskala Besar Akan Beroperasi, Aktivis: Akankah Pemkab Sumenep Harus Kembali Bungkam?

Foto: Didik Haryanto, Ketua Badan Investigasi dan Informasi Keadilan (BIDIK).

SUMENEP – Aktivitas penambangan ilegal di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, cukup marak dan bisa dikatakan menjadi suatu tradisi bagi pengusaha pengusaha nakal. Di Sumenep terdapat 27 kecamatan, hampir di setiap kecamatan tersebut terdapat lokasi penambangan, baik pasir ataupun batu.

Di kabupaten paling ujung timur pulau madura saat ini digencarkan dengan adanya polemik tambak udang yang melanggar aturan dan melakukan pengrusakan terhadap lingkungan, kini muncul isu baru yakni akan adanya penambangan fosfat berskala besar di Kabupaten Sumenep.

Hal ini disampaikan oleh Didik Haryanto, Ketua Badan Investigasi Dan Informasi Keadilan (BIDIK). Menurutnya persoalan tambak udang hingga saat ini masih belum selesai. Namun kini muncul persoalan baru yang akan merusak alam Sumenep dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat.

“Ini memberatkan terhadap masa depan anak cucu kita, yang pasti dampaknya ini akan lebih parah dari tambak udang yang sampai saat ini masih menjadi polemik, karena yang seperti kita ketahui di kecamatan Talango pada tahun 2018 pernah terjadi penggalian (tambang fosfat-red) ini sampai 1 km panjangnya, dan itu dilakukan secara ilegal,” kata Didik, Selasa (23/6/2020).

Menurut Aktivis muda ini, apakah Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah siap dengan dampak dan resiko yang akan ditanggung oleh masyarakat Sumenep. Sekalipun Pemerintah Provinsi jawa timur yang mengeluarkan izin, namun semua itu juga tidak lepas dari Pemkab Sumenep.

“Semua harus betul-betul teliti sebelum ini dilakukan. Saya akan berfikir 1000 kali bagaimana ini bisa terealisasi mengingat masa depan anak cucu kita nanti bagaimana nasibnya,” terangnya.

Menyikapi hal itu, Yang pasti kami akan datangi Dinas terkait baik Daerah maupun Provinsi, saya akan menanyakan apakah ini layak untuk dikeluarkan izinnya atau tidak, kalaupun layak apa pertimbangannya.

“Tentunya Pemkab sumenep harus ada sosialisasi kepada masyarakat bagaimana dampak positif dan negatifnya. Itu yang harus saya lakukan,” tegasnya.

Sebelumnya, Aktivis Muda yang gencar mengkritisi maraknya pengusaha tambak udang yang ada di Kabupaten Sumenep yang ilegal, dia tegaskan bukan tidak setuju terhadap adanya penambangan-penambangan ataupun usaha usaha tambak udang itu, hanya ikut prihatin.

“Jadi kalau ada investor masuk ke Sumenep mereka mau membuka usaha apapun bentuknya dan itu untuk kebaikan Kabupaten Sumenep, untuk kebangkitan ekonomi rakyat, kita welcome saja. Namun dari segi izinnya itu memang harus dilengkapi dan masyarakat harus merasakan dampak positifnya,” terangnya.

Pihaknya akan mengantisipasi apabila ini dilakukan secara ilegal, jika izinnya pun ini dikeluarkan perlu di investigasi serta apa dampak terhadap lingkungan hidup.

Dirinya juga berharap kalaupun ini harus dilakukan, paling tidak masyarakat harus mengetahui, kalau ini dilakukan mereka dapat apa, dan bagaimana nasib mereka. Dampak positif bagi mereka harus jelas. Harus ada sosialisai besar-besaran.

“Kalau ini terpaksa dilakukan, setidaknya masyarakat sudah paham semuanya. Jangan hanya mereka di iming-imingi saja seperti yang sudah terjadi pada pelaku tambak saat ini, tidak banyak yang mereka dapatkan dengan adanya tambak udang di Kabupaten Sumenep, mungkin hanya segelintir orang yang menikmati. Kalau pun masyarakat akan maslahat lebih baik secara perekonomian tapi alam kita hancur berantakan juga buat apa, ini harus jelas,” tandasnya.

Reporter: Kachonk

Komentar

News Feed