oleh

KPA dan POLRI Tandatangani MoU Tentang Penanganan ABK Yang Berhadapan Dengan Hukum

Dewan Komisioner Komnas Perlindungan Anak, Pebruari 2019 bertemu Wakapolri di Mabes Polri menggagas kerjasama penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang berhadapan dengan Hukum

LIPUTAN12.ID|JAKARTA – Untuk memberikan pembelaan, pendampingan dan perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang berhadapan dengan hukum, korban kekerasan seksual, fisik, psikis, penelantaran dan perlakuan salah, Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPA) sebagai lembaga yang diberikan mandat, fungsi dan tugas untuk memberikan pembelaan dan perlindungan anak di Indonesia, menjalin kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang di ikat dalam bentuk Nota Kesepahaman (Merandum of Understanding).

Seperti yang disampaikan Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Nota Kesepemahanan (MoU) ditandatangani Arist Merdeka Sirait, mewakili Dewan Komisioner Komnas Perlindungan Anak dan Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Drs. Martuani Sormin, M.Si., selaku Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri) bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nota kesepahaman berlaku dan sudah dapat dilaksanakan, sejak MoU ini ditandatangani Rabu, 15 Mei 2019 oleh kedua institusi,” ujar Arist Merdeka Sirait, di Kantornya di Bilangan Jakarta Timur, Rabu, (7/08/2019).

“Nota Kesepahaman ini sudah bisa digunakan kedua lembaga ini termasuk di dalamnya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di masing-masing daerah di Indonesia untuk membangun kerjasama strategis dengan Pihak Kepolisian dalam memberikan dampingan hukum, psikologis, dan medis bagi anak berkebutuhan husus (ABK) yang berhadapan dengan hukum maupun anak sebagai korban kekerasan seksual, fisik, verbal maupun korban penelantaran dan perlakuan salah,” imbuhnya.

Lebih jauh Arist Merdeka Sirait menerangkan bahwa, maksud dan tujuan ditandatanganinya Nota Kesepemahaman ini dibuat sebagai pedoman bagi Komnas Perlindungan Anak dan Polri untuk menjalin kemitraan strategis dalam penanganan anak berkebutuhan khusus yang berhadapan dengan hukum diseluruh wilayah hukum di Indonesia.

“Sedangkan tujuan dibuatnya Nota kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerjasama yang strategis dalam penanganan anak berkebutuhan khusus yang berhadapan dengan hukum,” jelasnya.

Sementara ruang lingkup Nota Kesepahaman (MoU) ini disepakati meliputi pertukaran data dan atau informasi, bantuan pendampingan hukum dan ahli serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Masih menurut Arist, pada bagian pertukaran data dan informasi baik Komnas Perlindungan Anak dan Polri saling bertukar data dan atau informasi dalam rangka penanganan anak berkebutuhan khusus yang berhadapan dengan hukum baik secara manual maupun elektronik. Kemudian disepakati pula dalam situasi tertentu pertukaran data dan atau informasi yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan secara lisan selanjutnya ditindaklanjuti secara tertulis.

Di sisi lain untuk bantuan pendampingan hukum dan ahli, pihak Kepolisian dapat meminta bantuan pendampingan dan ahli dalam proses penegakan hukum dan pemulihan trauma korban serta memberikan bantuan sebagai dimaksud pada tujuan dibuatnya kesepahaman ini.

Yang tidak kalah pentingnya, kerjasama ini dibuat juga untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bahwa pihak kepolisian dengan Komnas Perlindungan Anak akan memberikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepada para penyidik Polri khususnya di Unit PPPA di masing-masing Polres di Indonesia, Jaksa dan hakim, penggiat Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui penyelenggaraan pelatihan khusus dalam penanganan anak berkebutuhan khusus yang berhadapan dengan hukum.

Sasaran sosialisasi terhadap aktivitas dan program yang disepakati dalam Nota Kepahaman ini meliputi pegawai pada Komisi Nasional Perlindungan Anak, Pengurus Lembaga Perlindungan Anak di tingkat provinsi, Kabupaten dan Kota serta pegawai Negeri Sipil pada Polri terdiri dari anggota Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Untuk mengimplementasi Nota Kesepemahaman ini, dalam waktu tidak terlalu lama, saya akan mensosialisasi kesepakatan ini kepada seluruh Polres di Indonesia dan kepada aparatur penegak hukum lainnya, serta segera pula menyelenggarakan Pelatihan Keahlian Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang berhadapan dengan hukum di 5 Kota sebagai pilot Projek,” tandas Arist.

Itu artinya kata Arist, Nota Kesepemahaman sudah bisa digunakan kedua lembaga untuk memberikan pendampingan dan penegakan hukum dan ahli dalam menangani perkara ABK yang berhadapan dengan hukum di seluruh wilayah hukum di Indonesia.

“Inilah hadiah bagi Anak-anakku yang nerkebutuhan khusus di Hari Anak Nasional 2019,” pungkas Arist.

Redaksi

Komentar

News Feed