Mencuat Isu KLB Jatim Oleh Oknum Mengaku Anggota DPD, Bara JP Pusat Sebut Itu Ilegal dan Cacat Hukum

JAKARTA | LIPUTAN12 – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) atau dikenal juga Barisan Relawan Jalan Perubahan menegaskan bahwa rencana kongres luar biasa (KLB) di Surabaya, pada tanggal 25-26 September 2021 oleh beberapa orang yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bara JP, adalah cacat hukum dan ilegal.

“Pasalnya oknum yang menginisiasi KLB tersebut tidak memiliki surat keputusan atau SK dari DPP Bara JP sebagai Ketua-ketua DPD yang berhak hadir dalam suatu kongres,” demikian dikatakan Wakil Ketua Umum Bara JP, Willem Frans Ansanay kepada wartawan, Jumat (24/9/2021).

“Hari ini DPP Bara JP menggelar rapat untuk persiapan rapimnas yang akan dihadiri oleh 34 DPD pemegang SK yang diperpanjang oleh DPP dan 7 perwakilan BPLN pemegang SK,” katanya.

DPP Bara JP juga menegaskan bahwa peserta KLB Jatim tidak memiliki SK sebagai pengurus DPD sebagaimana yang diperpanjang oleh DPP, dan DPP juga tidak menerbitkan SK untuk KLB di Jawa Timur. Silahkan dicek apakah ada SK untuk kegiatan nasional Bara JP di Jatim? Karena itu DPP tidak mengakui kegiatan tersebut yang dianggap kegiatan liar.

“KLB Jatim kami anggap ilegal dan kegiatan liar yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan DPD Bara JP. Mereka tidak memiliki SK untuk digelarnya KLB, dan mereka juga tidak memiliki SK sebagai ketua-ketua DPD, yang secara AD/ART pemilik suara sah di dalam berbagai kegiatan resmi organisasi Bara JP, seperti misalnya KLB,” ungkap Willem.

Pria asal Papua itu menerangkan, pelaksanaan KLB merupakan hajatannya DPP. Jadi, jika ada oknum-oknum menyelenggarakan KLB tanpa seizin DPP, maka itu melanggar AD/ART organisasi.

“Perlu diketahui bahwa DPP Bara JP sudah punya agenda KLB, dan malam ini sudah dibahas dalam rapat dan siap dilaksanakan,” ujar dia.

Lebih jauh Willem mengatakan, rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Bara JP akan dilaksanakan pada Rabu 29 September 2021 pukul 16.00 WIB di Markas DPP Bara JP.

“Rapimnas ini akan diikuti semua pengurus DPP dan 34 DPD juga 7 BPLN. Acara tersebut dilaksanakan tatap muka, juga melalui Zoom. Dan di Rapimnas tersebutlah akan kita bahas jadwal KLB Bara JP,” tukasnya.

Seperti diketahui, ada isu sejumlah DPD Bara JP berencana menggelar KLB di Surabaya pada 25 sampai 26 September, DPP menyebut itu DPD yang tidak jelas. Selain ditolak DPP Bara JP, rencana KLB tersebut juga menuai penolakan oleh DPC dan BPLN di sejumlah daerah, karena dinilai melanggar aturan organisasi. ***

Redaktur   : Lekat Azadi
Copyright ©2021 liputan12.id