Ketum MPB dan Aktivis 98 Desak Pemkab Bogor Lakukan Audit serta Evaluasi Kegiatan Bimtek Ratusan Kades di Bali

BOGOR I LIPUTAN12 - Ketua Umum (Ketum) Masyarakat Pejuang Bogor (MPB) Atiek Yulis Setyowati dan Aktivis 98 Ali Taufan Vinaya menyerukan hal yang sama agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan audit dan evaluasi terhadap kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) para Kepala Desa (Kades) di pulau dewata, Bali. 

Kedua orang yang selalu memperjuangkan hak-hak orang lemah atau wong cilik ini mengaku tidak menemukan urgensi dari manfaat kegiatan bimtek kades di Bali untuk kepentingan warga masyarakat desa. 

"Justru kegiatan bimtek para kades di Bali ini mengusik dan melukai rasa keadilan di tengah masyarakat. Saat kondisi ekonomi warga yang sulit kok mereka jalan-jalan ke Bali dengan kemasan bimtek," ucap Ketum MPB Atiek Yulis Setyowati.

Menurut Bunda Atiek sapaan akrabnya, saat ini banyak kegiatan dari jajaran aparatur pemerintah yang seolah di sengaja diadakan di luar daerah, terutama ke Bali. Hal ini, perlu dicermati agar tidak menjadi budaya atau kebiasaan yang tak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo. 

"Bapak Presiden sudah jelas memberikan arahan agar penggunaan anggaran apapun harus untuk kemakmuran rakyat, jangan di hambur - hamburkan," ungkapnya. 

Bunda Atiek berharap agar Pemkab Bogor melakukan audit secara detail terkait dana yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan bimtek oleh semua instansi pemerintah, khususnya yang dilakukan di luar daerah. 

"Kalau itu pakai uang rakyat, usut dan harus ada pertanggungjawaban yang masuk akal. Kalau itu uang pribadi, harus di audit pula, uang itu darimana didapatkan," tegasnya. 

Sementara Ali Taufan Vinaya atau ATV mengaku geram atas banyaknya kegiatan pejabat ke luar daerah yang berbungkus giat bimtek. Hal ini menurutnya sangat jelas kontradiktif dengan arahan di jajaran pemerintah pusat yang baru terbentuk. 

"Menteri Keuangan Sri Mulyani belum lama menghimbau agar semua anggaran dana yang diterima oleh desa dialokasikan untuk hal - hal produktif demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa," ujarnya. 

Tapi saat ini, justru para kepala desa yang digawangi Apdesi Kabupaten Bogor malah membuat sebuah kegiatan bimtek di luar daerah dengan anggaran yang diungkapkan seorang pengurus memakai dana BHPRD. 

"Iya saya dapat keterangan itu dari seorang pengurus Apdesi. Jadi jelas ini uang rakyat. Apapun dalihnya, ini bukan bimtek tapi jalan-jalan. Harus di evaluasi dan di audit," tegas aktivis posko perjuangan rakyat ini.***