Kejar Target Pendapatan, Bappenda Kabupaten Bogor Optimalisasi Inovasi, Sinergi dan Integrasi antar SKPD

BOGOR | LIPUTAN12 – Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor mencatat pendapatan di triwulan pertama sebesar Rp1,1 Triliun dari total APBD Kabupaten Bogor tahun 2023 sebesar Rp8,5 Triliun, atau sekitar 13,47 % masih kurang dari target 25 % per tri wulan.

Menurut Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Bappenda Kabupaten Bogor, Dellianie Ukman, salah satu penyebab, terjadinya keterlambatan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dari Pemerintah Pusat dalam menggelontorkan DAK (Dana Alokasi Khusus) ke daerah, sehingga SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Bogor terlambat mengeksekusi kegiatan yang bersumber dari DAK tersebut.

Akan tetapi, menurut dia, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor ditahun 2023 telah tercapai 20,31 % dari total target PAD Rp 3,4 Triliun. Dari 20,31 % itu, pajak daerah yang dikelola Bappenda sampai tanggal 10 Maret 2023 sebesar 23,24 %, artinya hampir mendekati cash budget yang direncanakan.

“Hingga kini terus berupaya mengejar target PAD tersebut, agar tidak menggangu pelaksanaan kegiatan di tiap SKPD,” Dellianie Ukman dalam pemaparan kinerja saat menghadiri Raker Sekber WMO di Gedung RY Center Jl. Tegar Beriman, Rabu siang (15/3).

Menjawab pertanyaan salah peserta Raker tentang tidak tercapainya target pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Bogor karena masih adanya “kebocoran” Dellianie atau biasa disapa Nunie tidak menampik hal itu.

“Kami sebagai TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) terus mendorong para pimpinan SKPD yang memungut retribusi daerah, untuk berinovasi memanfaatkan gerai gerai pembayaran seperti Tokopedia, Alfa, Indomaret dll bekerjasama dengan Bank BJB, agar tidak terjadi lagi kebocoran pendapatan retribusi seperti itu,” tegas Nunie.

Ia menambahkan, bahwa disamping melakukan inovasi dan sinergi, Bappenda Kabupaten Bogor juga telah berintegrasi dengan SKPD dalam optimalisasi pajak daerah.

“Seperti integrasi yang kami lakukan dengan DPMPTSP, untuk menunda penerbitan IMB jika pemohon ijin tersebut diketahui masih terdapat tunggakan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan),” tuturnya.

Dalam peningkatan mutu pelayan, Bappenda Kabupaten Bogor perlahan-lahan mulai bergeser ke pelayanan berbasis digital, “Tapi karena masyarakat kita masih heterogen, ada yang sudah familiar dengan teknologi tapi tidak sedikit juga yang lebih suka bertatap muka tapi tetap kita layani,” ujar Nunie.

Di akhir paparannya, Nunie optimis dengan capaian kinerja tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor akan kembali meraih penghargaan Innovation Government Award (IGA) dimana salah satu substansinya adalah Bappenda, seperti yang telah diraih pada 2022 lalu.***