Kabupaten Watampone Alami Deflasi Tertinggi, Kota Makassar Terendah

MAKASSAR | LIPUTAN12 – Kabupaten Watampone mengalami deflasi tertinggi selama bulan Oktober sebesar 0,18% mtm dan Kota Makassar mengalami deflasi terendah sebesar 0,11% (mtm). Sedangkan untuk Sulawesi Selatan mengalami deflasi bulanan sebesar 0,18% (mtm) atau lebih dalam bila dibandingkan dengan nasional sebesar (0,11%).

Deputi Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan Fadjar Majardi menjelaskan, bahwa secara spasial dari 5 kota IHK (Bulukumba, Makassar, Palopo, Pare-pare, dan Watampone) di Sulsel, Kabupaten Watampone merupakan daerah yang mengalami deflasi bulanan tertinggi.

“Kabupaten Watampone mengalami deflasi bulanan tertinggi sebesar 0,58% (mtm). Sedangkan deflasi bulanan terendah dialami oleh Kota Makassar sebesar 0,11% (mtm),” kata Fadjar Majardi, Selasa (2/11).

Lebih lanjut Fadjar Majardi mengatakan, bahwa Sulawesi Selatan mengalami deflasi bulanan sebesar 0,18% (mtm) atau lebih dalam dibandingkan nasional yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,11% (mtm).

Secara tahun kalender, kata Dia, Sulawesi Selatan tercatat mengalami inflasi sebesar 4,76% (ytd), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat mengalami inflasi sebesar 4,95% (ytd).

“Sementara itu, secara tahunan, Sulawesi Selatan tercatat mengalami inflasi sebesar 6,12% (yoy),” ungkapnya.

Deflasi bulanan di Sulawesi Selatan pada Oktober 2022 disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil deflasi sebesar 0,38% (mtm). Deflasi sebesar 1,28% (mtm) pada kelompok ini utamanya disumbang oleh penurunan harga cabai rawit, tomat, telur ayam ras, ikan cakalang/ikan sisik, dan cabai merah.

Di sisi lain, deflasi lebih dalam tertahan oleh inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, serta Kelompok Transportasi. Inflasi pada kedua kelompok ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga popok bayi, produk perawatan tubuh, bensin, dan angkutan dalam kota.

Olehnya itu, Fadjar Majardi menegaskan bahwa Bank Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan stakeholders terkait lainnya lewat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka menjaga stabilitas inflasi di Sulsel, salah satunya melalui pasar pangan murah di 24 Kab/Kota di Sulsel pada akhir bulan Oktober 2022.

“Selanjutnya, jelang akhir tahun 2022, Bank Indoenesia akan melakukan operasi pasar dan pemantauan harga untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga komoditas di pasar guna mengantisipasi risiko tekanan harga akibat gangguan rantai pasok global terus diwaspadai oleh TPID Sulsel,” pungkasnya.

Editor                    : Lekat Azadi
Copyright © 2022 liputan12.id