Nah Lho! BPN Kabupaten Bogor Digugat, Ini Kata Kuasa Hukum Penggugat

0
93
Irawansyah, S.H., M.H., Kuasa Hukum Rusmaidi pemilik Ruko di kawasan jalan Raya Jakarta-Bogor KM.48 Kelurahan Nanggewer, Cibinong, Kabupaten Bogor.

BOGOR | LIPUTAN12 – H. Rusmadi pemilik Ruko di kawasan jalan Raya Jakarta-Bogor KM.48 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor.

Gugatan tersebut diajukan lantaran Sertifikat Hak Milik Nomor. 4992/Nanggewer, 4993/Nanggewer, 5155/Nanggewer dan 5004/Nanggewer, milik H. Rusmaidi beralih hak menjadi nama orang lain. Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jawa Barat dan saat ini gugatan sudah masuk pada tahap KASASI.

Perkara yang terdaftar di PTUN Bandung Nomor. 145/G/2020/PTUN.BDG, mengabulkan gugatan Rusmaidi, sehingga pihak intervensi melakukan upaya banding ke PTUN Jakarta.

Dalam putusannya, PTUN Jakarta menguatkan putusan PTUN Bandung. Nemun, kembali pihak intervensi mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI).

Menunggu harap-harap cemas, Rusmadi ketika ditemui di kawasan ruko miliknya, mengaku optimis dan sangat berharap putusan Kasasi akan berpihak kepadanya.

“Pengadilan tingkat pertama kita menang, tingkat kedua kita juga menang. Saya yakin hakim Kasasi juga akan berpihak pada saya,” ungkap Rusmadi, Senin (13/6/2022).

Sementara itu Kuasa Hukum Rusmaidi, Irawansyah, S.H., M.H., menjelaskan, secara prosedur gugatan yang kami ajukan telah memenuhi semua persyaratan formil, yang diawali kami mengajukan surat keterangan pendaftaran (SKP) kepada BPN Kabupaten Bogor.

“Dalam keterangan tertulisnya, ternyata Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 4992/Nanggewer, 4993/Nanggewer, 5155/Nanggewer dan 5004/Nanggewer, milik klien sudah beralih hak menjadi nama orang lain,” ungkap Irawansyah saat dijumpai di kantornya, Selasa (14/6/2022).

Atas dasar SKP dari BPN tersebut, lanjut Irwansyah, kita mengambil langkah hukum, berdasarkan PERMA Nomor.2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.

“Kami harus mengajukan Upaya Administratif, namun setelah 14 hari upaya Administratif yang kami lakukan tidak ada tanggapan dari Badan Pertanahan Kabupaten Bogor tidak ditanggapi maka kami ajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata usaha Bandung. Dalam Gugatan tersebut kami meminta BPN Kabupaten Bogor agar membatalkan Peralihan Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Klien kami menjadi nama orang lain,” tegas Irawansyah.

Menurut Irawan yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bogor ini, peralihan hak dari klien kami menjadi nama orang lain berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) serta kuasa mutlak, padahal ada larangan lenggunanaan kuasa mutlak berdasarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) No.14 Tahun 1982 yang mengatur ketertiban umum dalam bertransaksi jual beli tanah. Huruf C konsideran instruksi tersebut menyebutkan “maksud dari larangan tersebut, untuk menghindari penyalahgunaan hukum yang mengatur pemberikan kuasa dengan mengadakan pemindahan hak atas tanah secara terselubung dengan menggunakan bentuk kuasa mutlak.

“Tindakan demikian adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang mengganggu usaha penertiban status dan penggunaan tanah”. Bahwa pada hakekatnya, jenis kuasa mutlak ini dilarang digunakan dalam proses pemindahan hak atas tanah/jual beli tanah,” kata Irwansyah.

Ditambahkannya, larangan juga jelas tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Bahwa ditegaskan: “PPAT menolak untuk membuat akta, jika salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak”.

“Seharusnya Tergugat tidak boleh melakukan tindakan hukum pemerintah bersegi satu berupa peralihan hak atas tanah berdasarkan Akta Jual Beli yang dasarnya merupakan surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak,” jelas Irawan.

Belum lagi lanjut Irawan, jika kita kaitan dengan AAUPB (azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik), salah satunya yaitu azas Kecermatan Bahwa asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara.

Menurutnya, bahwa asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat.

“Kami sangat Optimis Hakim Kasasi akan memberikan putusan yang memihak kepada kami, karna dalil-dalil yang kami ajukan didukung oleh Bukti-bukti dan saksi-saksi yang sangat kuat,” tandasnya.

Pengacara Low Profile ini juga menghimbau agar masyaakat lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan hukum, agar tidak menimbulkan dampak Hukum di kemudian hari.

“Saya berharap kejadian yang menimpa kliennya semoga tidak terjadi pada orang lain,” harap Irwansyah.

Sementara itu dalam pokok perkara, pihak tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam sidang PTUN Bandung antara lain menyatakan bahwa tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara, adalah dalam rangka melaksanakan fungsi Pelayanan Publik di bidang pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) Jo Undang Undang No 5 tahun 196O jo Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 tahun 1997. (***)

Editor                    : Lekat Azadi
Copyright © liputan12.id 2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here