Dukung Langkah Taktis Dewas, Pemuda LIRA Sumenep Ancam Bawa Kasus PD Sumekar ke Ranah Hukum

0
39
Hariyono, Aktivis Pemuda LIRA (Lumbung Aspirasi Masyarakat) Kabupaten Sumenep [Dok. Kachonk/Liputan12]

SUMENEP | LIPUTAN12 – Pasca mundurnya Direktur Utama (Dirut) PD Sumekar Moh. Riyadi pada tanggal 31 Mei 2022 lalu, membuat Dewan Pengawas (Dewas) harus melakukan terobosan baru dan langkah taktis untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang ditinggalkannya. Pasalnya, langkah taktis Dewas untuk menyelamatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep tersebut sangat diharapkan banyak pihak.

Dengan demikian, Pemuda LIRA (Lumbung Aspirasi Masyarakat) Sumenep dan elemin masyarakat sumenep mendukung penuh atas langkah taktis yang akan dilakukan Dewas untuk membentuk pengurusan sementara selama terjadi kekosongan jabatan direktur di PD Sumekar.

Apalagi saat ini, dewas punya peranan penting sebagai pemegang segala bentuk tanggung jawab dan kebijakan di internal perusahaan milik pemerintah daerah tersebut.

“Saya sangat mendukung rencana taktis yang akan dilakukan Pak Laili selaku dewas PD Sumekar Sumenep. Cuma jangan sampai rencana taktis tersebut hanya sebatas omong kosong atau bisa dibilang HOAX,” kata Aktivis Pemuda LIRA Sumenep Hariyono, Jum’at (24/6/2022).

Menurutnya, apabila rencana taktis tersebut tidak direalisasikan oleh Achmad Laili Maulidy selaku Dewas PD Sumekar, berarti Dewas tidak profesional dan boleh dibilang ikut serta menjerumuskan perusahaan mikik pemerintah daerah ke gerbang kehancuran.

“Dan jangan salahkan kami bila kasus ini dibawa ke ranah hukum. Karena PD Sumekar dalam kasus beras ASN Bupati ini sudah banyak menipu konsumen dengan beras yang tidak layak konsumsi. Ini sangat masuk lho kalau diproses hukum,” ungkap mantan aktivis HMI ini.

Namun begitu, pihaknya masih membuka peluang untuk Dewas, agar merealisasikan langkah taktisnya menyelematkan BUMD milik Pemkab Sumenep dalam hal ini adalah PD Sumekar dari kehancuran.

“Intinya, kami masih toleransi ke pak Dewas agar melakukan langkah taktisnya dulu. Tapi kalau tidak, ya dengan sangat terpaksa kami bawa masalah ini ke ranah hukum. Tujuan kami ya ingin menyelematkan program mulia pak Bupati Lora Fauzi, jangan sampai PD Sumekar ini berlarut dalam keterpurukan,” tukas Hariyono.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PD Sumekar resmi mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 31 Mei 2022. Perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan beras ASN tersebut saat ini sedang terjadi kekosongan direksi, segala bentuk pengurusan di perusahaan milik pemerintah daerah tersebut ditugaskan kepada dewan pengawas sesuai PP No.54 Tahun 2017 tentang BUMD.

“Pada tanggal 31 Mei 2022, Direktur Utama PD Sumekar telah memberikan surat pernyataan secara resmi bahwa beliau tidak bersedia menjadi direktu utama kembali,” kata Dewan Pengawas PD Sumekar Laily Maulidi saat ditemui awak media di kantornya, Jumat (18/6/2022).

Untuk diketahui, Dirut PD Sumekar Moh. Riyadi mengundurkan diri dari jabatannya setelah peristiwa penggerebekan di salah satu rumah perumahan Wiraraja di Desa Kolor Sumenep saat sedang berduaan bersama Janda Imut warga asal Kepulauan Kangean.

Menurut Laily Maulidi, melalui SK Bupati Sumenep Achmad Fauzi, pihaknya dimandatkan untuk melaksanakan tugas yang salah satu prioritas mempersiapkan pengisian kekosongan direksi PD Sumekar.

“Sejak Jum’at tanggal 10 Juni 2022, saya diberi tanggung jawab oleh Bupati sebagai dewan pengawas untuk melakukan pengurusan BUMD,” ucapnya.

Pihaknya menyadari amanat yang diberikan Bupati Lora Fauzi kepada dirinya sangatlah berat lantaran banyaknya persoalan di internal PD Sumekar, namun pihaknya berjanji akan mengatasinya secara bertahap.

Pertama, pihaknya berjanji akan menyelesaikan tunggakan pembayaran terhadap supplier dengan cara mencicil kepada supplier, karena kas keuangan di PD Sumekar habis.

Kedua, pihaknya berjanji akan membenahi kualitas beras ASN yang selama ini banyak dikeluhkan para penerima, dengan cara melibatkan tim monitoring sebelum melakukan pendistribusian beras ke ASN atau PD Sumekar akan melakukan pengiriman jika sudah dapat rekomendasi tim monitoring, dan akan selalu meminta surat pernyatan puas tidaknya konsumen dari pimpinan OPD masing-masing penerima setelah beras terkirim.

Ketiga, pihaknya (PD Sumekar-red) akan melakukan pembayaran non tunai kepada supplier dengan cara transfer langsung ke rekening perusahaanya yang terdaftar di PD Sumekar. Sehingga, kemungkinan kebocoran keuangan di PD Sumekar akan sangat minim.

“Termasuk juga penyelesai pencatutan nama UD yang disebut-sebut sebagai supplier, namun kenyataannya pemilik UD tidak pernah tanda tangan kontrak dengan PD Sumekar untuk menjadi supplier beras ASN. Dan ini harus segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut,” tukasnya.

Sementara publik atau nitizen yang mendengar rencana taktis Dewas PD Sumekar, Laili, sangat bangga dan berharap apa yang disampaikan beliau itu bukan hoax, melainkan nyata adanya. Karena bila hal itu dilakukan, program mulia Bupati Lora Fauzi akan terasa dampaknya.

Sementara ASN yang menerima program beras bupati tersebut, akan puas dengan kualitas beras yang didapat dari pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Semoga rencana baikmu bapak, bukan hoax, melainkan nyata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak,” harap seorang nitizen di Kabupaten Sumenep.

Editor                    : Lekat Azadi
Copyright © liputan12.id 2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here