Dukungan Hukuman Mati Sah Sah Saja, Kalau Sistem Mahar Politik Masih ada Sama Saja Bohong

JAKARTA | LIPUTAN12 – Koordinator Gerakan Kemanusiaan Indonesia ’45, Ahmad Sofyan Wahid (ASW) angkat bicara terkait hukuman mati yang akan diberikan terhadap para koruptor di Indonesia, khususnya korupsi dana bantuan sosial (bansos).

Menurut ASW, korupsi adalah dosa jariah kepada sesama manusia karena berhubungan langsung dengan manusia bukan dengan sang pencipta. Jadi, sang koruptor berdosa kepada banyak manusia.

Jika akar inti dari permasalahannya belom diselesaikan sama saja bohong, bahkan jika hukuman mati positif ditegakkan hanya menjadi jebakan Batman untuk oknum yang tidak suka dengan kelompok atau orang tertentu.

“Saya hingga detik ini, apresiasi dengan kinerja KPK yang sudah berupaya dengan sekuat tenaga memberantas korupsi di Indonesia. Niat baik KPK dan para aktivis anti korupsi lagi lagi harus berhadapan dengan para mafia yang ingin republik ini terus dikorupsi oleh mafia kerah putih,” kata ASW.

“Rakyat yang menonton drama politik Indonesia hanya bisa geram melihat tindak tanduk para pemegang amanah rakyat, bunga hutang negara saja sudah besar dan itu semua rakyat yang harus menanggung,” tegasnya.

Ia menambahkan, di sisi lain para pemegang amanah rakyat telah disumpah di atas kitab suci tetap saja masih berani, logikanya sudah disumpah untuk amanah malah melenceng artinya melawan perintah Tuhan Yang Maha Esa.

Sebenarnya, masih banyak orang jujur dan orang baik di republik ini mungkin ada yang tersingkir bahkan mereka belom berani masuk dalam lingkaran setan yang suatu saat akan menjebak atau terjebak mereka ke arah korupsi, karena faktor lingkungan sangat berpengaruh di sini.

Di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa kualitas iman dan taqwa manusia itu naik turun, maka dari itu tergantung individu masing masing apakah kuat atau tidak ketika sudah masuk dalam pusaran arena politik.

Indonesia masih kekurangan orang jujur, sikap tamak dan ingin menang banyak, inilah yang menggerogoti Indonesia dari dalam.

Berapa modal yang dikeluarkan orang untuk menjadi anggota DPR, DPRD, GUBERNUR mereka pasti akan berhitung, saya harus kembalikan modal jika dilihat dari gaji dan uang tunjangan lainnya selama lima tahun mungkin tidak akan tertutup, belom lagi hutang hutang mereka, lagi lagi mereka harus korupsi.

Jika mahar politik masih ada, baik terang terangan maupun sembunyi sembunyi bukan tidak mungkin korupsi menjadi barang ABADI di Indonesia, diangkatnya isu hukuman mati memang sejak lama bergaung di NKRI.

Pesan saya hilangkan total mahar politik di Indonesia, karena ini akan berdampak sistemik kepada para politisi yang berkarir di dunia tersebut.

Dan satu lagi tergantung niat, jika niatnya baik untuk menjadikan politik sebagai alat untuk memperjuangkan dan mensejahterakan rakyat sah sah saja, akan tetapi jika niatnya memperkaya diri dan terbawa arus lingkungan hedonis bukan tidak mungkin mindset korupsi masih terpatri di pikiran dan hati, maka siap siap saja jeruji besi menunggu para pelaku pemegang amanah rakyat tersebut.

Redaktur        : Lekat Azadi
Copyright© liputan12 2021