Dua Mata Anggaran Belanja Modal Mebel Bakesbangpol Kabupaten Bogor Patut Dipertanyakan

BOGOR | LIPUTAN12 – Belanja modal mebel pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bogor didapati dua mata anggaran yang berbeda nilainya dengan metode pengadaan langsung (PL), patut dipertanyakan. Pasalnya, dari pantauan di lapangan, terdapat 4 meja payung tanam di area depan dan 11 unit di area belakang, serta dua unit sofa.

Anggaran belanja mebel tersebut, diketahui dengan pagu Rp105.100.000,00,- (Seratus lima juta seratus ribu), dan Rp116.680.060,00,- (Seratus enambelas juta enam ratus delapan puluh ribu enam puluh rupiah) yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APDB) Kabupaten Bogor tahun 2021.

Staff umum salah satu bidang di badan tersebut, Mimin Susanti ketika dikonfirmasi terkait kebenaran belanja mebel tersebut, is mengatakan itu kita belanja mebel berupa kursi sofa sudah ada di ruangan Pak Kaban dan Pak Sekban.

“Speknya ada kursi kayu. Jadi kalau itu di brekdown (kerusakan) itu ada tulisan ada belanja mebel sofa dan belanja kursi kayu. Karena dilihat dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) secara umum,” kata dia kepada wartawan di Cibinong, Selasa (28/9/2021).

Lanjut Mimin, tetapi kalau di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ada breakdownnya. Ketika ditanya kenapa ada dua pos mata anggaran itu karena satunya untuk pentri satu lagi untuk taman kebangsaan. Saya waktu itu tergantung pada kasubag program, jadi saya datang karena saya pejabat baru dan saya hanya menjalankan program yang sudah ada, saya hanya melanjutkan.

Saya pejabat baru, di sini belum setahun dan banyak yang dibelanjakan. Ada yang di dapur dan ada juga di depan dapur.

“Memang waktu itu keinginan Pak Kaban itu kan, kita banyak tamu, sedangkan kantornya kecil sehingga bagaimana caranya kalau kita terima tamu sebagian ada di luar apalagi waktu pandemi Covid-19,” kata dia.

“Jadi akhirnya dibentuklah kaya payung-payung seperti itu untuk menerima tamu. Tamu kita ada dari wartawan, LSM, Ormas kalau kita masukkan kesini semua kan kecil akhirnya seperti itu,” sebut Mimin.

Ia menjelaskan kita tergantung SHT. Jadi kalau Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) semuanya berdasarkan ada pada SHT.

“Misalnya kita pingin sofa klik langsung tahu harganya sekian, kursi kayu harga sekian, kursi rapat klik langsung harganya muncul dari sana.” kata dia. **

Redaktur   : Lekat Azadi
Copyright ©2021 liputan12.id