Dari 45 Inovasi Pelayanan Publik: SIKapal Pemkab Sumenep Masuk Top IPP Terpuji

Dari 45 Inovasi Pelayanan Publik: SIKapal Pemkab Sumenep Masuk Top IPP Terpuji

Smallest Font
Largest Font

SUMENEP – Sistem Informasi Keselamatan Pelayaran (SiKapal), yang diluncurkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, masuk Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di lingkungan pemerintah daerah 2023.

Setelah melalui berbagai tahapan yang dilakukan tim KIPP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI, di antaranya tahap proposal, presentasi, wawancara serta tahap verifikasi dan observasi lapangan, sehingga SiKapal termasuk salah satu dari Top 45 Inovasi Pelayanan Publik.

“Sejatinya, program SiKapal bukan menargetkan untuk mendapatkan penghargaan, melainkan sebagai ikhtiar kepemimpinannya, untuk memberikan perlindungan kepada nelayan saat berlayar,” kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Salasa (1/8/2023).

Dengan begitu, program SiKapal, kata Dia, mampu memberikan pertolongan secepatnya dengan menemukan titik kordinat (lokasi) perahu atau kapal yang mengalami kecelakaan laut, sehingga meminimalisir adanya korban jiwa.

“Pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus melakukan pengembangan program SiKapal, seperti alat pendeteksi atau Automation Identification System (AIS) yang terpasang di perahu atau kapal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya mengungkapkan, saat ini alat deteksi atau AIS yang terpasang di perahu berjumlah 20 buah.

Namun, kata Dia, terdapat 1 peralatan telah hilang ketika salah satu perahu atau kapal mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu.

Yang jelas pihaknya untuk menambah alat pendeteksi itu, bekerja sama dengan pemerintahan desa supaya mengalokasikan dana, untuk pembeliannya melalui Dana Desa (DD), sehingga masyarakat yang memiliki perahu atau kapal di setiap desa memiliki peralatan itu.

“Kami koordinasikan dengan instansi terkait, agar kepala desa yang warganya mempunyai perahu atau kapal untuk dibelikan AIS, karena Diskominfo anggarannya terbatas untuk pengadaan AIS,” pungkasnya.

Editors Team
Daisy Floren