Tidak Loloskan Mantan Napi Korupsi di Pilkades Sumenep, Praktisi Hukum Apresiasi Kinerja Panitia

0
44

SUMENEP | LIPUTAN12 – Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep telah menyelesaikan salah satu tahapan Pilkades yang akan digelar Serentak pada tanggal 8 Juli 2021, dengan agenda penyampaian hasil penyaringan dan penelitian berkas pendaftaran bakal calon (Balon) Kepala Desa (Kades).

Berdasarkan surat berita acara rapat penyaringan panitia Pilkades Desa Poteran yang dipublikasikan ke masayarakat, tertanggal 9 Juni kemarin. Dari 10 orang balon kades yang mendaftar, 1 orang dinyatakan tidak lolos di tahapan penyaringan.

Tidak lolosnya salah satu calon tersebut dikarenakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat administrasi formal sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

“Karena yang memenuhi persyaratan sebanyak 9 orang. Balon Kades lebih dari 5 orang, maka untuk menetapkan 5 orang Calon Kepala Desa, dilakukan dengan cara melakukan seleksi tambahan, dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian kepemimpinan, dan dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Bupati Sumenep melalui Camat,” demikian bunyi dalam berita acara rapat yang dihadiri oleh seluruh jajaran Forkopimcam Kecamatan Talango.

Diberitakan sebelumnya, balon kades Poteran, Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep yang tidak lolos seleksi penyaringan tersebut, merupakan mantan nara pidana tindak pidana korupsi melalui surat Keputusan Nomor: 01/Pid.sus/TPK/2017/PN.Sby.

Kala itu yang bersangkutan didakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999, sebagai mana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang tindak pidana korupsi dengan acaman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling tinggu Rp 1 Miliar

Praktisi hukum Syafrawi, S.H., sangat mengapresiasi keputusan yang sudah diambil oleh panitia seleksi dengan tidak meloloskan mantan narapidana tindak pidana korupsi (Napi Tipikor) demi tegaknya supremasi hukum.

Ia menilai keputusan panitia seleksi merupakan langkah konstitusional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep (Perbub) Nomor 15 tahun 2021.

Dijelaskannya, dalam Perbub Sumenep Nomor 15 tahun 2021, terdapat norma persyaratan bagi setiap balon kades tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun. Sebagaimana tertuang dalam pasal 26 huruf d. Prasyarat tersebut sebagai upaya Pemkab Sumenep untuk mendorong lahirnya pemimpin berintegritas, jujur dan akuntabel dari proses demokrasi tingkat desa yang bertujuan terselenggaranya Good Governance.

“Berdasarkan dakwaan balon kades Poteran yang tidak lolos seleksi adminstrasi, diancam pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan yang bersangkutan belum 5 tahun setelah usai menjalani masa tahanan. Tentu ini tidak memenuhi persyaratan Perbub,” jelas Syafrawi yang juga Ketua DPC Peradi Madura Raya, Sabtu (12/06/2021).

Syafrawi berharap, apapun hasil dari tahapan penyaringan dan penelitian berkas pencalonan ini dapat diterima oleh semua pihak. Sebagaimana aturan yang berlaku, hasil tahapan yang sudah disampaikan pihak panitia, tidak diberlakukan adanya perbaikan, putusannya final.

“Jadi, apapun hasilnya para bakal calon kades harus menerima dengan lapang dada,” harapnya.

Sementara itu, dikutip dari berbagai sumber media pemberitaan, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Sumenep, Moh Ramli mengatakan, setelah membaca secara seksama dengan melakukan pemeriksaan berkas balon kades mantan Napi korupsi di Desa Poteran, pihaknya mendapati data bahwa balon kades tersebut, pernah diancam pidana penjara di atas 5 tahun.

“Boleh daftar kalau lepas lebih dari 5 tahun, Bupati hanya memberikan pemahaman tafsir, keputusan semua ada di panitia,” jelasnya.

Senada dengan apa yang disampaikan Syafrawi, bahwa dalam amanat Perbub setiap balon kades tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman paling singkat lima tahun lebih.

“Itu ancaman, bukan tuntutan, bukan gugatan atau ancaman pasal,” ujarnya.

“Ancamannya lepas bebas melakukan penjara telah lebih lima tahun, dan bukan perbuatan berulang dan mengumumkan,” paparnya

Atas dasar itulah kata dia, setalah meminta pertimbangan banyak pihak termasuk Bupati Sumenep. Ia meyakini bahwa Bupati sudah membaca dengan cermat. Selain itu penitia sebagai pelaksna UU haruslah melaksanakan apa yang sudah menjadi ketetapan. Atas dasar tersebut, Panitia seleksi tingkat Kabupaten tidak meloloskan yang bersangkutan.

“Itu tim kabupaten menjawab hasil konsultasi panitia Pilkades minta pemahaman,” tukasnya.

Redaktur     : Lekat Azadi
Copyright ©2021 liputan12.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here