Tambak Udang Ilegal Terus Beroperasi Hingga Cemarkan Lingkungan, Kinerja Pemkab Sumenep Dipertanyakan

0
45

SUMENEP | LIPUTAN12 – Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS) kembali menggelar audiensi dengan pemerintah Kabupaten Sumenep yang berlangsung di aula Graha Adiyasa lantai 2 Kantor Bupati, Rabu (13/1/2021).

Pada Audiensi tersebut dihadiri oleh Asisten 1 Pemkab Sumenep, juga nampak hadir pejabat tinggi yang ada di lingkungan Pemkab Sumenep, di antaranya perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bappeda, Dinas Perimanan Dan Kelautan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) juga Camat Camat yang menjadi wilayah kecamatan lokasi Lokasi pembangunan tambak udang.

Koordinator FKMS Moh. Sutrisno mengatakan, pihaknya menilai pemerintah kabupaten (pemkab) Sumenep sangat tidak serius untuk menyelesaikan problem terkait tambak udang yang sampai saat ini hanya sebatas penyelesaian lewat lisan saja. Bahkan, cendrung tidak ada tindakan-tindakan yang konkrit di dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

“Komitmen pemerintah secara lisan mengatakan ini akan dievaluasi. Cuman saya tegaskan bahwa komitmen semacam itu sudah jauh-jauh hari disampaikan, ujung-ujungnya tidak ada apa-apa sampai saat ini,” tegas Sutrisno kepada liputan12 usai audiensi.

Audiensi kali ini berjalan cukup alot, bahkan terlihat saling adu argumen antara perwakilan mahasiswa dengan pemerintah.

Dari pantauan media liputan12, Sutrisno berkali-kali mengintrupsi pembicara dari pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Didik Wahyudi, serta diikuti intrupsi dari perwakilan mahasiswa lainnya yang merasa tidak puas dengan penjelasan dari pemerintah.

“Jangan jawab pertanyaan kami dengan alibi-alibi mohon maaf,” kata salah satu perwakilan mahasiswa saat memberikan instrupsi.

Bahkan, Aktivis Muda yang sering menyuarakan dan sering mengkritisi kebijakan pemkab Sumenep, terlihat mengeluarkan nada yang cukup tinggi saat memaparkan
temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tambak udang, seakan memberi pesan bahwa pelanggaran yang terjadi sudah sedemikian parah.

“Dalam hal ini kami sampaikan bahwa penjelasan pemerintah terkait polemik tambak udang yang sudah bertahun-tahun, kami bantah semuanya,” paparnya.

Sementara, ada beberapa bantahan pihak FKMS yang mana dijelaskan Sutrisno, di antaranya penjelasan pemerintah mengenai pelanggaran tambak udang yang dianggap pemerintah terjadi pada saat tambak sudah beroprasi. Ia mengaku membantah dan membuktikan kepada pemerintah bahwa pelanggaran terjadi sudah sejak awal proses perizinan.

Selanjutnya, ia menjelaskan alibi pemerintah yang mengatakan bahwa pelanggaran perizinan tersebut dilakukan oleh tambak udang dengan skala kecil atau tambak rakyat. FKMS membantah dengan menyampaikan temuan nya, banyak tambak udang skala besar yang beroprasi di Kabupaten Sumenep yang sudah jelas tidak berijin.

“Kami buktikan semuanya terhadap pemerintah bahwa banyak tambak udang yang berskala besar tidak memiliki izin, dan itu bukan tambak tradisional, itu tambak modern semua pengelolaan nya,” bantahnya.

Selain itu, Sutrisno juga menuding pemerintah selama ini tidak melakukan penindakan dan tidak bekerja terhadap pelanggaran yang terjadi. Itu terlihat kata dia dari penjelasan dari salah satu Camat yang juga hadir di dalam forum audiensi yaitu Camat Batang-Batang mengatakan kalau baru tahu persoalan dan polemik di sektor tambak udang.

“Seperti Camat Batang-Batang mengatakan kalau baru tahu persoalan dan polemik di sektor tambak udang. Loh ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak kerja pak dan lalai terhadap permasalahan ini Pak,” ceritanya kepada awak media.

Menanggapi hal ini, Asisten 1 Pemkab Sumenep, Agus Dwi Saputra menyampaikan, saran dari mahasiswa seperti ini sangatlah dibutuhkan oleh pemerintah sebagai bagian dari kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, sehingga menjadi bahan evaluasi untuk di tahun 2021 ini.

“Kita akan sampaikan kepada Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep termasuk hasil temuan yang disampaikan mahasiswa sebagai bahan kajian dari tim pemerintah,” terangnya.

Pihaknya juga akan menindak lanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi walaupun pelaksanaannya di lapangan tidak lah mudah dan penindakan selama ini masih belum maksimal. Kalau secara aturan memang seharusnya semua yang tidak memiliki izin harus dilakukan penutupan.

“Kalau di lapangan tidak bisa langsung melakukan penindakan penutupan. Makanya nanti kita kaji pelanggaran yang ada, untung ruginya akan kita kaji lagi. Tadi pak yayak dari Bappeda menyampaikan di tahun 2021 ada riview RTRW,” tukasnya.

Redaktur : Lekat Azadi
Copyright© liputan12 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here