Soal Banpres BPUM Tahun 2021, Dinas Koperasi Sumenep Belum Terima Surat Resmi

0
24
Kabid Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi Kabupaten Sumenep, Lisa Bertha Soetedjo (Dok. Kachonk/liputan12).

SUMENEP | LIPUTAN12 – Dinas Koperasi (Diskop) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur melakukan peninjauan terkait penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahun 2020.

Dari yang diusulkan pada tahun 2020, kurang lebih 91 ribu usaha mikro dan dari hasil rapat dengan provinsi hanya 3.336 usaha mikro yang menerima, namun sampai saat ini data lengkapnya dari pihak bank penyalur belum terima.

“Kalau data lengkapnya, kami masih belum menerima,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dinas Koperasi Kabupaten Sumenep, Lisa Bertha Soetedjo saat ditemui media liputan12, Rabu (27/1/2021).

Dijelaskannya, untuk pendaftran BPUM untuk tahun 2021 masih menunggu surat resmi, sehingga ketika lauching maka pihaknya bisa membuka kembali untuk pendaftaran tahun 2021.

“Meski di pemberitaan sudah ramai terkait dilanjutkannya Banpres tahun 2021, Diskop sudah menanyakan ke Provinsi, kita juga sudah melayangkan surat ke kementerian, tapi sampai saat ini belum ada jawaban,” jelasnya.

Disoal terkait tekhnis atau persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut di tahun 2021, Bherta mengatakan, untuk pendaftar dipastikan harus punya usaha. Maka dari itu, pihaknya mengajak kerjasamanya kepada pihak pemerintah desa yang ada di wilayah Kabupaten Sumenep, agar memberikan Surat Keterangan Usaha (SKU) kepada masyarakat yang memiliki usaha supaya bantuan tersebut tepat sasaran.

“SKU itu hanya diperlukan pada saat pendaftaran saja, kalau pencairan tidak, hanya menggunakan KTP saja. Maka dari itu hanya pemerintah desa saja yang tahu warga itu benar benar punya usaha atau tidak,” paparnya.

Tidak hanya itu, Bertha sapaan akrabnya menerangkan, maraknya pemungutan liar (pungli) BPUM yang terjadi pada tahun 2020, sampai saat ini pihaknya akan terus melakukan pengawalan untuk diproses ke pihak kepolisian.

Maka dari itu ia menambahkan, di tahun 2021, untuk mengantisiapsi terjadinya pungli di bawah, pihakanya meminta pihak kepolisian dari semua jajaran untuk mengawal dan memantau jalannya bantuan tersebut.

“Nanti saya akan ajukan sama bapak kadis, nanti saya meminta pembentukan tim yang di dalamnya juga ada pihak kepolisian dan juga inspektorat. Saya juga minta usulan ke pusat,” tandasnya.

Redaktur : Lekat Azadi
Copyright© liputan12 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here