Rencanakan Penambahan Lokasi Penambang Fosfat, FKMS Menilai Pemkab Sumenep Tidak Mengkaji Dampak Terhadap Lingkungan

0
76

SUMENEP | LIPUTAN12 – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur berencana akan mengajukan tambahan lokasi tambang fosfat dalam pembahasan review Rencana Tata Ruang Wilayan (RTRW) tahun 2013 – 2033 dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Ada 9 Kecamatan yang direncanakan Pemerintah untuk tambahan lokasi tambang fosfat, yaitu Kecamatan Pasong-Songan, Batuan, Pragaan, Batang-Batang, Dungkek, Talango, Saronggi dan Kecamatan Dasuk serta Kecamatan Rubaru.

Sementara itu, dari rencana di 9 kecamatan yang masih belum masuk di dalam draft RTRW, kemungkinan akan diajukan dalam pembahasan selanjutnya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bappeda Sumenep, Yayak Nurwahyudi saat melakukan audiensi dengan Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS), Kamis (21/1/2021) di ruang Rapat Kantor Bappeda Sumenep di Jl. Trunojoyo No.120 Bangselok Sumenep.

Sementara yang sudah masuk dalam draf RTRW sudah ada 8 kecamatan yang akan dijadikan tambang fosfat, yaitu Kecamatan Batu Putih, Ganding, Manding, Lenteng, Guluk-Guluk, Bluto, dan Kecamatan Arjasa serta Kecamatan Gapura.

Apabila disetujui dalam pembahasan aan ada 17 kecamatan di Kabupaten Sumenep yang akan menjadi lokasi pertambangan fosfat

“Dalam draft sementara masih tetap ada di 8 Kecmatan itu, tapi Apabila disetujui dalam pembahasan nanti maka kseluruhan ada 17 kecamatan,” terang Kepala Bappeda kepada awak media sesaat setelah melakukan auidiensi dengan FKMS.

Dikonfirmasi terkait kapasitas fosfat yang boleh ditambang di wilayah-wilayah yang sudah direncanakan dan juga dampak ekologi yang akan ditimbulkan dari pertambangan fosfat berskala besar tersebut.

Pihaknya beralasan pembahasan kapasitas tambang nantinya akan dibahas dalam proses dan tahapan perizinan dan juga pihaknya belum melakukan kajian secara mendalam mengenai daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Ia beralasan bahawa hal itu bukanlah kewenangan Bappeda. Karena menurutnya Bappeda hanyalah mengarahkan dimana letak lokasi-lokasi fosfat.

“Kita ini hanya dalam kapasitas memberikan arahan saja. Jadi masih ada kajian-kajian yang kami ajukan, nanti akan ada proses perizinan itulah akan dinyatakan layak berapa persen, berapa ton dan berapa hektare yang layak ditambang,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Aktivis Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS), Abdul Mahmud menyampaikan bahwa dirinya sangat menyayangkan tidak adanya kajian yang mendalam mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Karena menurutnya, Daya dukung lahan merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tata ruang wilayah, agar mampu mendukung aktivitas pemanfaatan lahan secara berkelanjutan.

“Terkait RTRW penambangan Fosfat, Bappeda Sumenep bukan berdasarkan kajian atau penelitian terhadap dampak lingkungan hanya berdasarkan pada kajian potensi alam yang itu dilakukan oleh beberapa penelitian,” terangnya kepada awak media liputan12.

Untuk itu, Abdul Mahmud menegaskan, harus ada kajian yang holistik dan komperhesif mengenai perncanaan tambang fosfat tersebut, Jangan sampai hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan terlepas dari ancaman bencana akibat pertambangan fosfat kedepan nya jadi terabaikan. Sehingga kata dia, pemerintah harus menyiapkan upaya-upaya preventif terhadap kerusakan lingkungan.

“Kami mengusulkan harus ada kajian penelitian terhadap dampak lingkungan,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti tumpang tindih, di Peraturan daerah (Perda) Sumenep tentang RTRW 2013-2033 di pasal 33, ditetapkan, yang salah satunya terletak di kecamatan Batu putih, dan itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan eksplorasi pertambangan, akan tetapi dalam pasal 40 malah dijadikan titik pertambangan. Hal itu kembali muncul dalam draf review yang terbaru.

“Ini jelas berseberangan dengan pasal 40 yang menjadi lokasi pertembangan Fosfat di kecamatan Batu Putih. Sementara lokasi tersebut termasuk kawasan lindung kasrt. Maka dari itu kami mengusulkan harus ada pengurangan,” tandasnya

Review RTRW di Kabupaten Sumenep sendiri ditargetkan selesai pembahasan ditingkat Provinsi Jawa Timur pada triwulan ini.

Redaktur : Lekat Azadi
Copyright© liputan12 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here