Gelar Aksi Tolak Penambangan Fosfat, AMS Tuntut Kepala Bappeda Dicopot

0
64

SUMENEP | LIPUTAN12 – Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) gelar aksi penolakan tambang fosfat di depan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Selasa (9/3/2021).

Aksi Mahasiswa tersebut yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS), di antaranya FKMS, FPM, GARDA, FKPS, GEMPAR dan Semar, mendatangi Bapedda karena mereka menduga Bapedda-lah yang menjadi biang kerok pelegalan tambang fosfat di kota Sumekar ini.

Para peserta aksi membawa spanduk besar bertuliskan “Tolak Tambang Fosfat, Copot Kepala Bappeda, Stop Eksploitasi Tanah”.

Pada aksi kali ini, mahasiswa meminta penghapusan pasal 40 ayat 2 tentang rencana penambangan fosfat di peraturan daerah (Perda) RTRW Sumenep yang saat ini telah bertambah menjadi 17 Kecamatan yang awalnya hanya ada 8 Kecamatan.

Pasalnya menurut kajian mahasiswa, RTRW tersebut diduga berbenturan dengan pasal 32 tentang kawasan rawan bencana alam dan pasal 33 tentang kawasan lindung geologi pada Perda RTRW yang sama.

Dalam Orasinya, Sutrisno menyampaikan Kepala Bappeda Sumenep harus dicopot. Menurutnya Bappeda Sumenep tidak berpihak pada rakyat dan hanya menjadi kepanjangan dari oligarki. Sudah berbenturan, bukan dievaluasi malah mau ditambah.

“Jika tidak becus, Kepala Bappeda Sumenep copot saja dari jabatannya, ini sudah jelas Bappeda tidak berpihak pada rakyat. Apalagi perubahan RTRW akan melegalkan pertambangan,” teriak Sutrisno.

Menurut Sutrisno, pertambangan fosfat akan merusak kawasan kast yang selama ini menjadi tandon air bawah tanah. Jika kawasan itu rusak maka pasti bencana kekeringan mengancam. Belum lagi saat musim hujan, banjir pun akan terjadi karena pertambangan itu pasti merusak lingkungan.

“Ini bukti kebijakan yang akan mengusir rakyat Sumenep dari tanahnya. Ada apa ini, Pemerintah kok malah ngotot melegalkan tambang fosfat dengan mengupayakan perubahan RTRW?,” ucapnya.

Orator muda yang juga sering mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada masyarakat ini, dengan lantang menyuarakan penghapusan pasal 40 ayat (2) tentang pertambangan dalam RTRW tersebut. Karena pasal tersebut bertentangan dengan pasal lainnya yakni pasal 32 tentang kawasan lindung geologi.

“Pasal 40 ayat (2) itu mestinya harus dihapus bukan malah ditambah menjadi 17 kecamatan. Apalagi hingga saat ini aturan terkait pengelolaan limbah pertambangan fosfat belum jelas,” tegasnya.

Sementara itu, Abd Basid selaku Korlap aksi dalam orasinya juga meminta agar rencana pertambangan fosfat dihentikan demi keselamatan para petani, karena para petani adalah tulang punggung kabupaten Sumenep.

“Kami mahasiswa dan masyarakat, meminta agar pasal 40 ayat 2 dihapus. Karena dinyatakan mencelakakan rakyat,” tegas Abd Basid.

Basit menuturkan, dalam merumuskan sebuah kebijakan, Pemkab Sumenep harus mempertimbangkan hak-hak masyarakat yang berbasis kepada pembangunan jangka panjang bukan sesaat.

“Janji kesejahteraan tidak akan didapatkan malah sebaliknya masyarakat akan mendapat resiko kerusakan dan bencana alam. Parahnya bencana alam tersebut tidak hanya akan dirasakan oleh generasi hari ini tapi juga generasi selanjutnya,” tandasnya.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Sumenep berencana akan mengajukan tambahan lokasi tambang fosfat dalam pembahasan review Rencana Tata Ruang Wilayan (RTRW) tahun 2013 – 2033 dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Ada 9 Kecamatan yang direncanakan Pemerintah untuk tambahan lokasi tambang fosfat, yaitu Kecamatan Pasong-Songan, Batuan, Pragaan, Batang-Batang, Dungkek, Talango, Saronggi dan Kecamatan Dasuk serta Kecamatan Rubaru.

Dari rencana di 9 kecamatan yang masih belum masuk di dalam draft RTRW, kemungkinan akan diajukan dalam pembahasan selanjutnya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sementara yang sudah masuk dalam draf RTRW sudah ada 8 kecamatan yang akan dijadikan tambang fosfat, yaitu Kecamatan Batu Putih, Ganding, Manding, Lenteng, Guluk-Guluk, Bluto, dan Kecamatan Arjasa serta Kecamatan Gapura Dengan luas konsesi 826 hektar Hingga total keseluruhan ada 17 kecamatan jika disetujui.

Redaktur     : Lekat Azadi
Copyright© liputan12 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here