DPMD Sumenep Jadwalkan Pilkades Serentak Pada Bulan Juli di 86 Desa

0
53
Kepala DPMD Sumenep, Moh. Ramli (Dok. Kachonk/liputan12)

SUMENEP | LIPUTAN12 – Pesta demokrasi tingkat desa atau yang lebih dikenal dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur dijadwalkan dilaksanakan pada bulan Juli 2021 mendatang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sumenep Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pilkades. Aturan terbaru mengenai pesta demokrasi tingkat desa itu sebagai pengganti Perbup Nomor 54 Tahun 2020. Salah satu poinnya, yakni menyangkut pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sumenep.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep Moh. Ramli, S.Sos., M.Si menyebutkan ada 86 desa yang akan menggelar pilkades serentak di bulan Juli mendatang. Yang pasti, bulan Juli tahun 2021 Pilkades Serentak akan digelar. Hanya saja hari H nya yang belum pasti.

“Kalau mengacu pada target di awal memang bulan Juni akan digelar, namun setelah kami lakukan tekhnisnya bulan juni tidak memungkinkan waktunya. Jadi, kami geser pada bulan Juli,” kata Ramli kepada media liputan12 usai rapat di Pemkab Sumenep, Selasa (16/3/2021).

Ramli menjelaskan, Perbup nomor 15 Tahun 2021 sudah terbit. Selanjutnya regulasi itu akan disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait terutama ke pihak Forkopimda dan Forkopimcam dalam rangka persiapan sosialisasi Perbup tersebut.

“Di sisi lain, kami juga akan menyampaikan ke Badan Pengawas Desa (BPD) dan Pj Kades agar segera membentuk kepanitiaan Pilkades,” jelasnya.

Dikatakannya, untuk teknis pelaksanaan Pilkades serentak tahun ini juga dipastikan tidak sama seperti biasanya. Sebab, untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) nantinya akan dibagi setiap dusun. Ketentuan itu untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

“Pada prinsipnya tidak ada perbedaan mendasar dengan Perbup sebelumnya. Hanya saja ketentuan TPS dilakukan tiap dusun, dan penambahan personil di tiap TPS di Dusun,” ujarnya.

Masih kata Ramli, penempatan TPS setiap dusun adalah dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19. Dengan demikian, siapapun baik pemilih ataupun pelaksana harus taat protokol kesehatan.

“Upaya ini kita lakukan untuk menghidari penyebaran covid-19. Maka semua pelaksana dan pemilih wajib taat terhadap Protokol Kesehatan (Prokes). Dan di sana nanti pelaksana harus menyediakan segela kebutuhan seperti tempat cuci tangan dan sabun termasuk menyediakan masker,” paparnya.

Ditanya soal adanya desa yang rawan dalam pelaksanaan Pilkades, Ramli menjawab pihaknya akan melakukan koordinasi dengan semua pihak, termasuk Polres, Kodim dan Satpol PP.

“Sebab untuk peta tingkat kerawanan, itu nanahnya kepolisian, kita tinggal bersinergi saja,” tandasnya.

Redaktur      : Lekat Azadi
Copyright© liputan12 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here