Diduga Ada Keterlibatan Oknum Anggota Dewan dalam Pengadaan Beras ASN, Ini Penjelasan BK DPRD Sumenep

0
33
H. Sami'oeddin, Ketua BK DPRD Sumenep [Dok. Kachonk/liputan12]

SUMENEP | LIPUTAN12 – Kembali terkuak, setelah sekian lama tim media melakukan investigasi mendalam berkaitan dengan program Unggulan Bupati Sumenep Achmad Fauzi, yakni program penyediaan beras untuk Apartur Sipil Negara (ASN) di mana pengadaannya melalui PD Sumekar yang gabahnya diambil dari petani sebagai salah satu upaya pemberdayaan kepada petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.

Namun pada faktanya, beras yang dijual oleh PD Sumekar diduga tidak sesuai dengan kualitas yang ada, hingga hal itu dikeluhkan oleh penerima dalam hal ini adalah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.

Fakta terbaru, dugaan keterlibatan oknum Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dalam pengadaan beras ASN mendapat respon dari Badan Kehormatan (BK) DPRD. Bahkan, BK akan menelusuri serta akan melakukan kajian atas kebenaran informasi tersebut.

Berkaitan dengan hal itu, Ketua BK DPRD Sumenep H. Sami’oeddin mengaku telah mendapatkan informasi tersebut. Namun, selama ini dirinya belum bisa mengambil kesimpulan karena berkaitan dengan itu perlu adanya kajian secara detail, apakah melanggar aturan atau tidak.

“Secara aturan anggota dewan tidak ada larangan untuk menjalankan bisnis, karena itu merupakan kewenangan masing-masing anggota,” kata H. Sami’oeddin saat ditemui tim media.

Mengenai adanya oknum anggota dewan yang diduga terlibat dalam pengadaan beras untuk ASN, Samik sapaan akrabnya menegaskan, bahwa hal itu merupakan sesuatu yang kurang lazim dilakukan karena itu akan mengurangi fungsi pengawasan sebagaimana tugas yang melekat sebagai wakil rakyat di gedung parlemen.

“Logikanya begini, bagaimana cara melakukan pengawasan sementara dirinya juga menjadi pelaku, sehingga fungsi pengawasan akan hilang dengan sendirinya. Itu tidak bagus,” jelasnya.

Menurutnya, sebagai wakil rakyat harus mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, sehingga meski akan menjalankan bisnis sesuaikan dengan aturan yang berlaku.

“Intinya, sebagai anggota dewan meski akan menjalankan bisnis, harus sesuai aturan yang berlaku, tidak boleh melabrak aturan,” tegas Samik.

Diberitakan sebelumnya, banyaknya polemik di internal Perusahaan Daerah (PD) Sumekar terus menjadi perhatian publik. Sebagian menilai, polemik tersebut disebabkan karena rapuhnya internal perusahaan, sehingga perlu dilakukan reorganisasi.

Tidak hanya itu, mantan aktivis hijau hitam ini menilai, sudah sepatutnya Bupati Achmad Fauzi melakukan evaluasi atas bobroknya PD Sumekar tersebut dengan melakukan audit keuangan yang selama ini tidak jelas keberadaannya.

“Banyaknya polemik yang terjadi, menurut kami sudah cukup menjadi landasan dilakukannya reorganisasi dan juga untuk dilakukan audit keuangannya,” kata Hariyono.

Polemik yang dimaksud, kata Hariyono, seperti pengadaan beras untuk ASN yang disinyalir tidak sesuai regulasi yang ada. Semisal kualitas beras yang diberikan tidak sesuai dengan kualitas yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati, hingga sampai dengan tunggakan dengan nilai puluhan Juta Rupiah kepada pedagang beras. Sementara dari bank BPRS mengaku sudah tidak punya tanggung jawab.

Selain itu, baru baru ini masyarakat Sumenep dikejutkan dengan viralnya beras ASN PD Sumekar yang dipenuhi kutu-kutu hidup dalam kemasan berasnya yang dikirim oleh Supplier ke penerima dalam hal ini adalah ASN yang ada di lingkungan Pemkab Sumenep.

Masalah kutu beras ini semakin menguatkan kencangnya arus wacana yang mendesak atas dugaan ketidakberesan PD Sumekar dalam mengelola perusahaan milik Pemerintah Daerah. Berbagai kalangan menilai, program mulia Bupati Sumenep dengan pengadaan beras ASN dengan tujuan untuk mensejahterakan petani ini hanya menjadi alat dagang kalangan oligarki setempat.

“Sungguh mengerikan, pengadaan beras ASN yang didistribusikan melalui PD Sumekar ini yang merupakan terobosan baru Bupati Lora Fauzi untuk menghidupkan BUMD dalam hal ini adalah PD Sumekar, dan juga tujuannya ingin mensejahterakan para petani, namun ini malah sebaliknya, program mulia pak bupati dinodai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Hariyono saat ditemui media liputan12, Selasa 14 Juni 2022.

Pihaknya menuturkan, kalau dilihat dari fakta yang ada itu pasti kualitasnya bau apek lantaran sudah berkutu. Temuan itu sudah bukan rahasia umum lagi, salah satunya beras yang beredar tersebut yang dipenuhi Kutu hidup itu sudah beredar di Media Sosial (Medsos).

“Secara umum beras yang bau apek sudah tidak layak konsumsi, lebih lebih penuh dengan kutu. Jadi, untuk dikonsumsi jelas sangat tidak layak. Temuan ini membuktikan kalau ASN yang mendapatkan itu masih belum memperoleh beras yang berkualitas, lalu ini bagaimana pengawasannya tim monitoring PD Sumekar itu sendiri terhadap para Supplier yang sudah di bentuk,” jelasnya.

Editor                    : Lekat Azadi
Copyright © liputan12.id 2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here