Di Hadapan Massa Aksi GMNI, Ketua DPRD Sumenep Nyatakan Sikap Menolak Penambangan Fosfat

0
41

SUMENEP | LIPUTAN12 – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, H. Abdul Hamid Ali Munir menyatakan sikapnya menolak penambangan fosfat di Sumenep.

“Saya menolak terhadap penambangan fosfat di Sumenep. Tapi ini sikap pribadi saya, bukan secara kelembagaan, karena semuanya ada mekanismenya,” ungkap Abdul Hamid Ali Munir menanggapi tuntutan aksi demo Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Sumenep di depan gedung DPRD, Jumat (5/3/2021).

“Sebab, lanjut Abdul Hamid Ali Munir, di DPRD sendiri masih belum ada pembahasan resmi soal legislasi fosfat di kabupaten Sumenep,” imbuhnya.

Sementara Koordinator lapangan (korlap) aksi aktifis GMNI Sumenep, Rismal Abdillah dalam orasinya di depan gedung DPRD menyampaikan, jika rencana penambangan fosfat berlanjut, maka akan berpotensi terjadinya kerusakan alam, bahkan hilangnya 20% cadangan sumber air tawar yang terletak pada zona karst atau kawasan batu gamping, serta lubang-lubang besar akibat bekas galian alat berat yang mengakibatkan tanah lingkungan menjadi tandus.

“Padahal Madura memiliki cadangan 20% air tawar yang berada di zona karst, apabila Fosfatnya diambil dengan jumlah yang banyak maka bisa dikatakakan masyarakat Sumenep akan mengalami krisis air tawar akibat kekeringan,” kata Rismal saat menyampaikam orasinya di depan Gedung DPRD.

Dalam tuntutannya, Rismal Abdillah menegaskan, ada dua tuntutan GMNI Sumenep terkait proyeksi penambangan fosfat, di antaranya :

Pertama, DPRD Kab Sumenep membatalkan rencana perubahan Perda No. 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW dari tahun 2013-2033. Dan yang kedua, DPRD Kabupaten Sumenep menolak rencana pemerintah daerah untuk melakukan pertambangan fosfat menggunakan alat berat dan berskala besar.

Sedangkan Sekjen DPK Ganding yang juga sebagai Humas Aksi, Khozaimatus Zakiyah dalam orasinya menyatakan bahwa dalam rencana penambangan Fosfat beberapa wilayah tersebut merupakan kawasan rawan bencana dan kawasan lindung.

“Untuk itu kami datang ke DPRD Sumenep untuk menyuarakan secara tegas menolak tambang Fosfat,” tegas Khozaimatus Zakiyah.

Pihaknya menilai, tambang Fosfat akan menimbulkan konfilk besar bagi masyarakat Sumenep. Bahkan menurutnya, dapat menyusutkan kesuburan tanah sehingga gersang dan tandus.

“Itu merupakan kajian yang telah kami lakukan di berbagai wilayah yang diisukan tambang Fosfat, Kemarin Di Desa Telaga, kecamatan Lenteng sudah terjadi bencana Banjir, itu karena penambangan batu di gunung secara berlebihan. Apalagi ada penambangan fosfat,” jelasnya.

Diketahui Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Sumenep melakukan aksi menolak tambang fosfat di Sumenep pada Jumat (5/3/2021), diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dari Taman Bunga (TB), mereka berjalan kaki menuju gedung DPRD yang jaraknya tidak jauh.

Aktifis GMNI secara bergantian berorasi menyampaikan penolakan terhadap rencana pemerintah sumenep akan melagalkan tambang fosfat dibeberapa titik di sejumlah kecamatan yang ada di kabupaten Sumenep.

Selain itu massa aksi juga membawa sejumlah foster yang bertuliskan “Tanah Kami Jangan Disentuh oleh Orang Asing, Kami Sangat Menolak Penambangan Fosfat”.

Di sisi lain berdasarkan data badan geologi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan Kabupaten Sumenep memiliki sumber fosfat sebanyak 827.500 M3 yang berada di zona karst atau kawasan batu gamping yang menjadi pusat batuan fosfat.

Sementara jumlah kawasan lindung karst yang tertera dalam peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah berjumlah cukup banyak yaitu di Kecamatan Batu Putih, Ganding, Guluk-Guluk, Manding, Gapura, Lenteng, Bluto, Arjasa pada zona karst 1 hingga zona kasrt 2 dan 3.

Redaktur      : Lekat Azadi
Copyright© liputan12 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here