Dampak Pandemi, Tingkat Perceraian di Sumenep Meningkat

0
27
Ilustrasi

SUMENEP | LIPUTAN12 – Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Sumenep mencatat ada 893 wanita dinyatakan resmi menjanda, akibat kasus perceraian yang terjadi selama pandemi Covid-19.

Berdasarkan data yang dihimpun media liputan12, Pengadilan Agama Sumenep terhitung dari Maret 2020 sampai Februari 2021 telah menerima laporan mencapai 1636 kasus, yang terdiri dari cerai telak sebanyak 713 kasus dan cerai gugat mencapai 923 kasus.

Penyebab terjadinya penceraian yang diketahui faktornya, yaitu soal kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi berjumlah 108 orang, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 54 orang, poligami 17 orang, kawin paksa 11 orang, dan perselisihan (perselingkuhan) atau perbedaan pendapat sebanyak 1191 orang.

Menanggapi hal itu, Panitera Muda Pengadilan Agama Sumenep, HM Arifin mengatakan, bahwa ia sudah berupaya melakukan mediasi di antara kedua belah pihak untuk menekan angka penceraian di Kota Keris, sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tetang diadakan mediasi.

“Kami sudah melakukan mediasi pada kedua belah pihak sesuai aturan yang berlaku. Namun, upaya yang dilakukan jarang berhasil,” ungkap Arifin kepada awak media, Kamis (4/3/2021).

Ia menuturkan, masalah yang melatarbelakangi perceraian di Kabupaten Sumenep ini adalah di antaranya karena perselingkuhan, Poligami secara sepihak, KDRT dan masalah ekonomi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, upaya berikutnya setiap melakukan sidang, hakim memberikan nasehat, sehingga pemohon dengan termohon, penggugat dengan tergugat bisa rukun dalam artian rujuk kembali.

Menurutnya, ada yang bisa lakukan rujuk kembali, bahkan ada dari masyarakatnya sendiri sudah bulat tekad dan keputusannya, meskipun dikembalikan kepada keluarganya untuk diberikan harapan melakukan mediasi namun kedua masih besikukuh untuk cerai.

“Upaya kita ketika pemohon dan termohon itu hadir kita selalu melakukan mediasi kepada keduanya. Ada yang gagal, ada juga yang sukses sehingga mereka bisa rujuk kembali. Namun, jarang yang berhasil, karena ini masalah pribadi. Jadi kita tidak boleh memaksa,” tandasnya.

Meski saat ini masih pandemi Covid-19, agenda sidang di Pengadilan Agama Sumenep tetap digelar. Pelaksanaan sidang dilakukan sesuai protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah.

Redaktur      : Lekat Azadi
Copyright© liputan12 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here