CBA Mencatat 416 Proyek Pengadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Diduga Bermasalah

Home

Opini

Redaksi Liputan12

Published Apr 26, 2022 - 20:58

9842 Reads

Last Update Apr 27, 2022 - 00:42

CBA Mencatat 416 Proyek Pengadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Diduga Bermasalah — Jajang Nurjaman, Koordinator CBA atau Center for Budget Analysis [Dok. Foto/liputan12].

Smallest Font

Largest Font

JAKARTA | LIPUTAN12 – Center for Budget Analysis (CBA) mencatat dari 416 proyek pengadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2022 seluruhnya dilakukan melalui metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung, tanpa melalui metode lelang elektronik atau e-purchasing.

Lebih mengkhawatirkan lagi terdapat 39 proyek Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dengan nilai lebih dari Rp 200 juta yang dijalankan dengan metode pengadaan langsung.

“Hal ini sangat rawan penyelewengan, karena sesuai aturan nilai proyek pengadaan langsung tidak boleh melebihi Rp 200 juta,” kata Koordinator CBA Jajang Nurjaman dalam rilis tertulisnya yang diterima redaksi, Selasa (26/4/2022) malam.

Lebih lanjut Jajang mengatakan, berdasarkan Perpres No.12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 1 ayat 41, Pengadaan langsung Barang Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000.

“Salah satu contoh, proyek dengan nilai di atas Rp 200 juta yang dilakukan melalui pengadaan langsung adalah belanja langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah padahal pagunya Rp544.793.700,” jelas Jajang.

Ada juga pengadaan jasa iklan/reklame, film dan pemotretan dengan pagu Rp2.630.000.000, meskipun nilainya jauh di atas Rp 200 juta lagi-lagi Sekretariat DPRD Kab. Bogor menggunakan metode pengadaan langsung.

”Sesuai aturan, selain metode pengadaan langsung atau penunjukan langsung pemerintah dapat melakukan tender melalui lelang elektronik atau e-purchasing. Metode ini lebih aman dilakukan dibandingkan karena pejabat tidak bisa seenaknya mengatur pelaksana proyek dan dapat diperoleh harga yang efisien,” kata Jajang.

“Berdasarkan catatan di atas, CBA mendorong Aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor melakukan penyelidikan atas proyek yang dijalankan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2022 karena rawan penyimpangan,” tandasnya.